JogjaLima.id – Dugaan malpraktik medis yang melibatkan tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan kerap menjadi perhatian publik, terlebih ketika pasien mengalami kondisi serius, kecacatan, atau bahkan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Namun, munculnya akibat buruk dalam suatu tindakan medis tidak serta-merta membuktikan telah terjadi malpraktik.

Diberitakan media online Infogunungkidul.com, dugaan kasus malpraktik yang menimpa pasangan suami istri berinisial RAP dan SL, warga Karangtengah, Kapanewon Wonosari, di RSUD Wonosari, rencananya akan diadukan melalui kuasa hukum mereka kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Peristiwa dugaan kasus malpraktik tersebut terjadi sekitar pertengahan Agustus 2026. SL menjalani persalinan di RSUD Wonosari, tetapi bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Sementara itu, SL mengalami pendarahan hingga harus menjalani tiga kali operasi.

Peristiwa tersebut tentu menimbulkan keprihatinan dan patut mendapatkan perhatian serius. Keluarga pasien berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai tindakan medis yang dilakukan, kondisi pasien, serta penyebab terjadinya komplikasi.

Meski demikian, untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan malpraktik, diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh. Kronologi kejadian dan akibat yang dialami pasien merupakan bagian penting dari pemeriksaan, tetapi belum cukup untuk menjadi satu-satunya dasar dalam menyimpulkan adanya pelanggaran profesi atau hukum.

Kasus medis harus dinilai berdasarkan bukti

Dalam praktik kedokteran, terdapat berbagai kondisi yang dapat menimbulkan komplikasi meskipun tenaga medis telah melakukan tindakan sesuai standar profesi dan prosedur operasional. Sebaliknya, kemungkinan adanya kesalahan atau kelalaian medis juga tidak boleh diabaikan hanya dengan alasan bahwa komplikasi merupakan risiko tindakan medis.

Karena itu, penilaian harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah diagnosis telah ditegakkan secara tepat? Apakah tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan standar pelayanan? Apakah terdapat penyimpangan dari prosedur yang seharusnya? Apakah penyimpangan tersebut, jika terbukti ada, mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian atau kondisi yang dialami pasien?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan rekam medis, hasil pemeriksaan penunjang, catatan tindakan dan perawatan, keterangan tenaga medis terkait, serta pendapat profesional yang kompeten dan independen.

Dengan demikian, baik tuduhan malpraktik maupun bantahan terhadap tuduhan tersebut seharusnya tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi, persepsi, atau penilaian sepihak.

Pengalaman kasus terdahulu menjadi pelajaran

Persoalan serupa pernah menjadi perhatian publik dalam kasus yang menimpa Ibu Suparmi pada 2015. Berdasarkan pemberitaan Tribun Jogja, Suparmi didiagnosis menderita kista dan menjalani operasi pada 27 Oktober 2015. Dalam perkembangan penanganannya, disebutkan bahwa penyakit yang dialaminya ternyata berkaitan dengan penyempitan saluran kencing. Kondisinya kemudian memburuk sehingga harus mendapatkan tindakan dan perawatan di rumah sakit lain.

Kasus tersebut sempat diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Berdasarkan informasi yang disampaikan, pemeriksaan tersebut menyimpulkan tidak terjadi malpraktik.

Pengalaman itu menunjukkan pentingnya membedakan antara hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan, komplikasi medis, dugaan pelanggaran etik, pelanggaran disiplin profesi, dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Kelima hal tersebut tidak selalu identik. Pasien dapat mengalami akibat medis yang berat tanpa otomatis membuktikan adanya kesalahan profesi. Sebaliknya, kesimpulan bahwa tidak terjadi malpraktik juga harus didasarkan pada pemeriksaan yang memadai dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan suatu kasus tidak seharusnya digeneralisasi untuk menentukan kasus lainnya. Setiap peristiwa memiliki kondisi klinis, kronologi, bukti, dan persoalan medis yang mungkin berbeda.

Mekanisme disiplin profesi perlu dihormati

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk aspek tanggung jawab dan disiplin tenaga medis serta tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 juga menjadi bagian dari kerangka pengaturan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Dalam konteks dugaan kasus di RSUD Wonosari, pengaduan kepada Majelis Disiplin Profesi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk meminta penilaian terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, perlu ditegaskan bahwa rencana pengaduan bukanlah bukti bahwa pelanggaran telah terjadi. Demikian pula, proses pemeriksaan tidak boleh dipandang sebagai formalitas untuk membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak sejak awal.

Pemeriksaan harus memberikan ruang bagi pengadu untuk menyampaikan bukti dan kronologi, sekaligus memberikan kesempatan kepada tenaga medis atau pihak yang diadukan untuk menjelaskan tindakan yang telah dilakukan berdasarkan rekam medis dan pertimbangan klinis.

Hasilnya harus bertumpu pada fakta dan standar yang relevan, bukan pada tekanan opini publik.

Transparansi penting bagi pasien dan rumah sakit

Dalam kasus yang menimbulkan akibat serius, rumah sakit juga memiliki kepentingan untuk menjelaskan penanganan pasien secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan rekam medis dan hak privasi pihak-pihak terkait.

Penjelasan yang terbuka sesuai ketentuan dapat membantu keluarga memahami apa yang terjadi, mengurangi spekulasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, keluarga pasien tidak seharusnya dihalangi untuk mencari penjelasan atau menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Hak pasien dan keluarga untuk memperoleh informasi serta mengajukan pengaduan harus dihormati sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip yang sama berlaku bagi tenaga medis. Mereka juga berhak memperoleh pemeriksaan yang adil dan tidak langsung dinyatakan bersalah sebelum bukti dinilai secara objektif.

Kesimpulan harus menunggu pembuktian

Dugaan kasus yang menimpa SL dan bayinya merupakan peristiwa serius yang layak mendapat perhatian. Akan tetapi, penetapan apakah terdapat pelanggaran disiplin profesi, kelalaian medis, atau bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya harus menunggu pemeriksaan berdasarkan bukti yang relevan.

Masyarakat perlu menghindari dua sikap ekstrem: langsung menyatakan tenaga medis melakukan malpraktik hanya karena pasien mengalami akibat buruk, atau langsung menolak kemungkinan adanya kesalahan tanpa memeriksa fakta.

Keadilan bagi pasien tidak terwujud melalui tuduhan yang belum terbukti. Demikian pula, perlindungan bagi tenaga medis tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kemungkinan adanya kesalahan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah pemeriksaan yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Malpraktik bukan sekadar soal buruknya hasil pengobatan, melainkan persoalan yang harus dinilai berdasarkan standar profesi, fakta medis, dugaan penyimpangan, serta hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *