JogjaLima.id— Pesan antikorupsi kembali disampaikan kepada para calon lurah terpilih di Kabupaten Gunungkidul. Sebanyak 31 calon lurah terpilih hasil Pemilihan Lurah Serentak 2026 mengikuti pembekalan yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bangun Deso, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul, Senin (26/10/2026), dihadiri Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Shinta Ayu Dewi RR, serta perwakilan Polres Gunungkidul.

Dalam pembekalan tersebut, para calon lurah diingatkan agar menghindari korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi, sekaligus menjaga kedisiplinan aparatur serta mempersiapkan perencanaan pembangunan kalurahan.

Pesan tersebut penting. Namun, ketika dikaitkan dengan sejumlah perkara dugaan korupsi yang pernah ditangani Kejaksaan Negeri Gunungkidul, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah imbauan antikorupsi sudah diikuti sistem pengawasan keuangan dan aset kalurahan yang efektif?

Pertanyaan ini relevan karena pengelolaan keuangan kalurahan bukan sekadar urusan administrasi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab atas penggunaan anggaran publik, pelaksanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kasus Kalurahan Sampang: Persoalan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari.

Perkara tersebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa untuk kegiatan penambangan tanah urug. Persoalan yang disorot antara lain pemanfaatan tanah yang tidak sesuai ketentuan dan potensi pendapatan kalurahan yang tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Kasus Sampang memberikan pelajaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset kalurahan.

Tanah kas desa bukan sekadar bidang tanah yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan informal. Pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan hukum, kewenangan yang berlaku, prosedur perizinan, dan mekanisme pengelolaan aset desa.

Apabila tanah yang seharusnya dikelola untuk kepentingan kalurahan dimanfaatkan tanpa prosedur yang semestinya, persoalannya tidak hanya menyangkut status tanah, tetapi juga potensi hilangnya penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Perlu dicatat, TKD dan Sultan Ground (SG) bukan istilah yang dapat dipertukarkan begitu saja. Status kepemilikan, kewenangan pengelolaan, dan ketentuan pemanfaatan setiap bidang tanah harus diperiksa berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku.

Kasus Kalurahan Bohol: Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa

Persoalan berbeda muncul dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop, untuk tahun anggaran 2022–2024.

Dalam perkara itu, penyidik mengungkap dugaan penyalahgunaan keuangan kalurahan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan anggaran juga mencakup kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan meskipun dananya telah dicairkan, serta persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kasus Bohol memperlihatkan pentingnya pemeriksaan yang tidak berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi.

Dalam pengelolaan anggaran, keberadaan dokumen perencanaan, bukti pencairan, kuitansi, dan laporan pertanggungjawaban perlu disandingkan dengan kondisi nyata. Apakah barang benar-benar dibeli? Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan? Apakah volume dan kualitasnya sesuai kontrak atau spesifikasi? Apakah pembayaran sesuai dengan hasil yang diterima?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dokumen yang lengkap secara administratif belum dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu kegiatan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.

Dua perkara, dua bidang yang perlu diawasi

Perkara Sampang dan Bohol memiliki karakteristik berbeda. Sampang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa, sedangkan Bohol menyangkut pengelolaan keuangan kalurahan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Keduanya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan kalurahan, tanpa harus menyimpulkan bahwa seluruh pemerintahan kalurahan memiliki persoalan serupa.

Dalam pengelolaan tanah kas desa, pengawasan perlu memastikan kejelasan status tanah, kewenangan pemanfaatan, kelengkapan perizinan, kesesuaian penggunaan, dan pencatatan pendapatan yang timbul.

Dalam pengadaan barang dan jasa, pengawasan perlu memastikan kegiatan tercantum dalam anggaran yang sah, proses pengadaan sesuai ketentuan, harga wajar, barang atau pekerjaan benar-benar tersedia, serta pembayaran sesuai realisasi.

Sementara itu, dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan, pemisahan fungsi pelaksana kegiatan, pemeriksa hasil, dan pihak yang menyetujui pembayaran dapat membantu memperkuat pengendalian internal.

Pengawasan juga perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah anggaran dicairkan atau setelah muncul laporan dugaan penyimpangan.

Siapa yang mengawasi keuangan kalurahan?

Pengawasan pemerintahan kalurahan melibatkan beberapa unsur dengan tugas dan kewenangan berbeda.

Pertama, lurah dan perangkat kalurahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan sesuai kewenangannya. Tanggung jawab ini mencakup perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kedua, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) berperan dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Ketiga, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai peran penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah, termasuk pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.

Keempat, aparat penegak hukum menangani dugaan tindak pidana berdasarkan kewenangan, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.

Kelima, masyarakat berhak ikut mengawasi pembangunan dan meminta informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan oleh masyarakat menjadi lebih efektif apabila informasi anggaran disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami. Warga semestinya dapat mengetahui program yang direncanakan, nilai anggarannya, lokasi kegiatan, pelaksana, serta hasil pembangunan.

Keterbukaan bukan sekadar memasang papan informasi anggaran. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan dokumen resmi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pembekalan antikorupsi perlu diikuti langkah konkret

Para calon lurah terpilih dijadwalkan mengikuti pelantikan pada Kamis, 26 November 2026. Dalam tiga bulan setelah dilantik, mereka diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2027–2034.

Tahap awal masa jabatan tersebut merupakan kesempatan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka sejak awal.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu memastikan pembekalan antikorupsi diterjemahkan menjadi program pencegahan yang konkret. Misalnya, pembinaan khusus mengenai pengelolaan tanah kas desa, pengadaan barang dan jasa, administrasi keuangan, pengendalian internal, serta kewajiban keterbukaan informasi publik.

Inspektorat juga perlu memberikan perhatian berdasarkan risiko, terutama pada kegiatan bernilai besar, pengadaan yang berulang, pemanfaatan aset kalurahan, dan kegiatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Di sisi lain, Bamuskal dan masyarakat perlu mendapatkan ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan. Mekanisme pengaduan harus jelas, laporan perlu ditindaklanjuti secara profesional, dan hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan tata kelola.

Pendampingan hukum dari kejaksaan dapat membantu aparatur memahami ketentuan yang berlaku. Namun, pendampingan tersebut tidak menggantikan tanggung jawab pengelola anggaran untuk mematuhi hukum dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang publik.

Pencegahan yang efektif harus bekerja sebelum penyimpangan terjadi, bukan hanya setelah perkara masuk ke proses hukum.

Antikorupsi bukan sekadar pesan moral

Pesan antikorupsi kepada 31 calon lurah terpilih patut menjadi awal bagi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Akan tetapi, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan pembekalan atau pernyataan komitmen yang disampaikan. Ukuran lainnya adalah apakah sistem pengawasan berjalan, apakah aset dikelola sesuai aturan, apakah pengadaan benar-benar menghasilkan barang dan pekerjaan yang dibutuhkan, serta apakah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara Sampang dan Bohol menjadi pengingat bahwa persoalan pengelolaan aset dan keuangan kalurahan dapat berujung pada proses hukum ketika ditemukan dugaan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan mencegah persoalan serupa berulang.

Masyarakat pun tidak seharusnya hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengetahui, memantau, dan mengawasi penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama.

Kini pertanyaannya: setelah 31 calon lurah terpilih mendapatkan pembekalan antikorupsi, langkah konkret apa yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan benar-benar transparan, serta bagaimana publik dapat mengukur efektivitas pengawasan tersebut?

Pertanyaan ini penting agar komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi budaya pemerintahan yang dapat diuji melalui keterbukaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban nyata.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *