Belajar Etika Berdemokrasi dari Peristiwa Penurunan Foto Wakil Presiden Gibran
JogjaLima – Ada sesuatu yang menarik sekaligus ironis dari peristiwa penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sejumlah tempat.
Sebuah foto yang selama ini terpajang sebagai simbol representasi kepemimpinan negara tiba-tiba menjadi objek perdebatan politik. Ada yang menurunkannya, ada yang mempertahankannya, ada pula yang memperdebatkan apakah tindakan tersebut pantas dilakukan atau tidak.
Namun, di tengah hiruk-pikuk politik tersebut, justru muncul sebuah pelajaran menarik dari lingkungan sekolah dasar.
Pada Jumat, 13 November 2026, petugas sekolah di SDN Pondok Labu 14, Jakarta, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran dari dinding ruang kelas. Sebelum foto tersebut diturunkan, guru terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada para siswa.
Sebuah tindakan sederhana, tetapi mengandung pelajaran penting tentang adab, pendidikan, dan etika.
Anak-anak sekolah dasar diberikan penjelasan terlebih dahulu. Mereka tidak dibiarkan kebingungan melihat perubahan yang terjadi di ruang kelasnya. Guru berusaha memberikan pemahaman mengenai perkembangan pemerintahan dan alasan foto tersebut tidak lagi dipajang.
Di sinilah letak pelajaran yang sesungguhnya.
Anak-anak SD diajarkan untuk memahami persoalan sebelum mengambil sikap. Sementara dalam kehidupan politik kita, tidak jarang orang-orang yang duduk di lembaga terhormat justru mempertontonkan tindakan yang jauh dari kedewasaan.
Gedung Terhormat Tidak Selalu Melahirkan Perilaku Terhormat
Mari kita melihat peristiwa sebelumnya di Gedung DPRD DIY.
Pada 4 November 2026, sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Yogyakarta menurunkan foto Wakil Presiden Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY ketika menyampaikan aspirasi politik mereka.
Tindakan tersebut kemudian menjadi perhatian publik.
Terlepas dari substansi aspirasi yang disampaikan, muncul pertanyaan mendasar: apakah menyampaikan kritik politik harus dilakukan dengan cara yang mengabaikan etika dan tata krama di sebuah lembaga negara?
Gedung DPRD bukan milik kelompok politik tertentu. Gedung itu merupakan fasilitas publik yang merepresentasikan lembaga perwakilan rakyat.
Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Kritik terhadap pejabat negara merupakan hak masyarakat. Bahkan, menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemimpin adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Namun, demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ada batas yang bernama etika, kesantunan, dan penghormatan terhadap institusi.
Menariknya, ketika anak-anak sekolah dasar menyaksikan perubahan di ruang kelas, guru mereka memberikan penjelasan terlebih dahulu. Tidak ada alasan untuk menjadikan anak-anak sebagai penonton kebingungan atas persoalan politik orang dewasa.
Anak SD Mengerti Adab, Mengapa Orang Dewasa Sering Lupa?
Pendidikan dasar tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak juga diajarkan menghormati orang lain, memahami perbedaan, menjaga kesopanan, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik.
Itulah pendidikan karakter.
Ironis apabila nilai-nilai sederhana yang diajarkan kepada anak-anak sekolah justru tidak tercermin dalam perilaku sebagian orang dewasa yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Anggota DPR dan DPRD seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan berdemokrasi.
Mereka mendapatkan mandat rakyat bukan sekadar untuk duduk di kursi empuk parlemen, memperoleh fasilitas negara, atau menikmati berbagai hak keuangan. Mereka juga memikul tanggung jawab moral untuk memperlihatkan bagaimana perbedaan pendapat harus disikapi secara dewasa.
Jangan sampai anak-anak diajarkan menghormati perbedaan, sementara orang dewasa justru mengajarkan bahwa perbedaan bisa diselesaikan dengan mempertontonkan tindakan yang tidak pantas.
Jangan sampai sekolah menjadi tempat pendidikan adab, sedangkan gedung parlemen justru kehilangan keteladanan.
Foto Boleh Diturunkan, Tetapi Etika Jangan Ikut Diturunkan
Persoalan foto pejabat negara sesungguhnya bukan persoalan yang paling penting dalam kehidupan berbangsa.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat dan para pemegang kekuasaan memahami kedudukan jabatan publik, menghormati konstitusi, serta menjaga etika dalam menyampaikan pendapat.
Foto seorang pejabat negara bukan benda keramat yang tidak boleh dikritik. Sebaliknya, keberadaan foto itu juga tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan martabat seseorang.
Kritik terhadap pejabat harus tetap terbuka. Tidak ada pejabat yang kebal kritik. Namun, kritik harus memiliki argumentasi dan disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.
Apabila ada persoalanĀ mengenai jabatan seseorang, biarkan mekanisme konstitusional dan hukum bekerja. Jangan menggantikan proses hukum dengan penghakiman berdasarkan emosi.
Di sisi lain, pejabat publik juga harus memahami bahwa kehormatan sebuah jabatan tidak semata-mata ditentukan oleh foto yang dipajang di dinding kantor atau ruang kelas.
Kehormatan jabatan dibangun melalui integritas, kapasitas, tanggung jawab, dan keteladanan.
Belajar Demokrasi dari Anak-Anak
Ada ironi besar ketika anak-anak sekolah dasar justru memperlihatkan pelajaran tentang adab yang sering dilupakan orang dewasa.
Guru menjelaskan terlebih dahulu sebelum foto diturunkan. Anak-anak diberikan pemahaman agar tidak salah mengerti.
Sederhana, tetapi mendidik.
Sementara itu, para pemegang jabatan publik semestinya memahami bahwa setiap tindakan mereka menjadi tontonan masyarakat, bahkan menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda.
Jangan hanya pandai berbicara tentang demokrasi, tetapi lupa mempraktikkan etika demokrasi.
Jangan hanya menuntut rakyat menghormati lembaga negara, tetapi lupa bahwa kehormatan lembaga juga harus dijaga oleh orang-orang yang berada di dalamnya.
Barangkali sudah saatnya anggota parlemen kembali belajar pendidikan karakter. Bahkan, kalau perlu, belajar adab dari anak-anak sekolah dasar.
Sebab, gedung parlemen boleh megah, jabatan boleh tinggi, dan fasilitas boleh mewah. Tetapi tanpa adab, semuanya hanya menjadi simbol kehormatan yang kehilangan makna.
Foto boleh diturunkan. Jabatan boleh diperdebatkan. Kekuasaan boleh dikritik. Tetapi adab dan etika jangan sampai ikut diturunkan.
Karena ternyata, dalam urusan adab, anak-anak SD pun bisa memberikan pelajaran kepada anggita DPR yang terhormat.
