JogjaLima – Proses pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahapan politik. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai politik koalisi pendukung pemerintah untuk mengusulkan nama calon Wakil Presiden pengganti.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, seusai pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Zulkifli menjelaskan, masing-masing partai politik akan terlebih dahulu membahas dan menentukan nama calon yang akan diusulkan kepada Presiden.
Setelah usulan dari partai politik diterima, Presiden dijadwalkan kembali mengundang para ketua umum partai untuk membicarakan nama-nama yang telah diajukan.
Berdasarkan mekanisme yang disampaikan, Presiden memiliki waktu 12 hari untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terhitung sejak Jumat (13/11/2026).
Persyaratan Calon Wapres Harus Dibuka kepada Publik
Selain dinamika politik di tingkat elite, tuntutan transparansi terhadap proses pencalonan juga mulai mengemuka.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai seluruh dokumen persyaratan calon Wakil Presiden yang nantinya disampaikan Presiden kepada MPR harus dibuka kepada publik.
Dokumen tersebut termasuk ijazah pendidikan terakhir, yakni ijazah SMA atau sederajat, yang menjadi salah satu persyaratan calon Wakil Presiden.
Menurut Adi, keterbukaan dokumen persyaratan diperlukan agar persoalan administrasi dan keabsahan dokumen calon pejabat negara dapat diketahui serta diverifikasi sejak awal.
Hal ini penting untuk mencegah terulangnya polemik seperti yang terjadi pada Gibran, ketika persoalan mengenai ijazahnya baru dipermasalahkan setelah dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, kewenangan melakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan calon Wakil Presiden berada pada Tim Verifikasi MPR yang telah dibentuk oleh pimpinan MPR.
Transparansi dan Konstitusi Menjadi Ujian
Pergantian Wakil Presiden kali ini bukan sekadar proses mencari pengganti seorang pejabat negara. Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan, kepatuhan terhadap konstitusi, dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan.
Ada tiga persoalan penting yang menjadi perhatian publik.
Pertama, sejauh mana proses pengusulan calon Wakil Presiden berlangsung secara transparan dan tidak semata-mata menjadi kesepakatan politik antarelite partai.
Kedua, bagaimana memastikan seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, bagaimana menjamin seluruh persyaratan calon, termasuk dokumen pendidikan, diverifikasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, legitimasi seorang Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan dukungan politik yang mengantarkannya ke jabatan tersebut, tetapi juga harus ditopang oleh pemenuhan persyaratan hukum dan kepercayaan publik.
Di Depan Publik Satu Suara, di Balik Layar Bisa Berbeda Cerita
Ada hal menarik dari pernyataan hampir seluruh partai politik koalisi pendukung pemerintah. Mereka menyampaikan sikap yang relatif seragam: tidak mengusulkan kadernya sendiri sebagai calon Wakil Presiden dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Secara normatif, pernyataan tersebut patut diapresiasi. Setidaknya, publik mendapatkan pesan bahwa partai politik memahami etika bernegara dan menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam proses pengusulan calon Wakil Presiden.
Namun, politik tidak selalu berlangsung di hadapan kamera dan mikrofon.
Di balik pernyataan resmi yang terdengar seragam, bukan tidak mungkin selama dua pekan ke depan akan berlangsung dinamika politik yang sesungguhnya. Komunikasi antarelite, negosiasi kepentingan, penjajakan dukungan, hingga kalkulasi mengenai figur yang dianggap paling menguntungkan bagi keberlanjutan kekuasaan bisa saja berlangsung di ruang-ruang yang tidak dapat diakses publik.
Di sinilah menariknya membaca politik pergantian Wakil Presiden kali ini. Apa yang disampaikan di ruang publik merupakan sikap resmi partai, sedangkan proses pembentukan keputusan politik bisa jauh lebih kompleks.
Karena itu, publik tidak cukup hanya mendengar pernyataan bahwa seluruh partai menyerahkan keputusan kepada Presiden. Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses politik tersebut berlangsung, apa pertimbangan pemilihan figur, dan sejauh mana kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden seharusnya tidak menjadi sekadar transaksi politik di antara elite. Ini adalah proses ketatanegaraan yang menyangkut legitimasi, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Satu suara di depan publik belum tentu berarti tidak ada perbedaan kepentingan di balik layar. Justru di situlah publik perlu tetap kritis mengawasi.
