JOGJALIMA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II-2026. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
Meski demikian, secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) ekonomi Indonesia berhasil bangkit dengan tumbuh 3,73 persen setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I-2026 mencapai 5,45 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2,67 persen terhadap pertumbuhan.
Kontributor berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 2,06 persen, konsumsi pemerintah 1,07 persen, sedangkan net ekspor justru menjadi penghambat dengan kontribusi minus 0,78 persen.
Menurut Edy, konsumsi rumah tangga meningkat seiring momentum libur panjang dan hari besar keagamaan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan tertinggi pada subkelompok restoran dan hotel sebesar 6,47 persen, disusul transportasi dan komunikasi yang tumbuh 5,71 persen.
Sementara itu, pertumbuhan investasi terutama didorong oleh peningkatan investasi pada subkomponen kendaraan yang melonjak 26,03 persen. Adapun konsumsi pemerintah meningkat karena pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara serta meningkatnya realisasi belanja barang dan jasa, khususnya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumlah Penduduk Miskin Turun
Selain mencatat pertumbuhan ekonomi, BPS juga melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang sebanyak 23,36 juta orang.
Secara persentase, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen dari total penduduk, lebih rendah dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen.
Di sisi lain, BPS mencatat garis kemiskinan terus meningkat. Pada Maret 2026, garis kemiskinan mencapai Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025.
Pengangguran Ikut Menurun
BPS juga mencatat perkembangan positif di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang, bertambah 497 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
Jumlah pengangguran turun menjadi 7,22 juta orang, atau berkurang sekitar 24 ribu orang. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,65 persen, turun 0,03 persen poin dibandingkan Februari lalu.
Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang, bertambah 522 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja penuh mencapai 98,98 juta orang, pekerja paruh waktu 38,41 juta orang, sedangkan setengah pengangguran tercatat 10,78 juta orang.
Sudahkah Fondasinya Cukup Kuat?
Sekilas, angka-angka tersebut menghadirkan optimisme. Namun, tugas seorang analis bukan berhenti pada angka, melainkan membaca cerita di balik angka tersebut.
Data BPS menunjukkan bahwa mesin utama pertumbuhan ekonomi masih didominasi konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Konsumsi masyarakat terdongkrak oleh momentum libur panjang dan hari besar keagamaan, sedangkan belanja pemerintah meningkat karena pembayaran gaji ke-13 serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertumbuhan yang ditopang konsumsi tentu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia. Namun, pertumbuhan yang sehat tidak dapat terus-menerus bergantung pada belanja masyarakat dan stimulus pemerintah. Ketika daya beli melemah atau ruang fiskal pemerintah menyempit, mesin pertumbuhan itu pun berpotensi kehilangan tenaga.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kontribusi ekspor bersih yang masih negatif. Fakta ini menunjukkan bahwa daya saing produk Indonesia di pasar internasional masih perlu diperkuat. Padahal, negara-negara dengan ekonomi yang tangguh umumnya bertumpu pada produktivitas, inovasi, investasi, dan ekspor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi.
Di sisi sosial, penurunan angka kemiskinan layak diapresiasi. Namun, kenaikan garis kemiskinan menjadi pengingat bahwa biaya hidup masyarakat terus meningkat. Turunnya jumlah penduduk miskin belum otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. Masih banyak keluarga yang berada tepat di atas garis kemiskinan dan sangat rentan kembali jatuh apabila terjadi gejolak harga pangan, perlambatan ekonomi, atau kehilangan pekerjaan.
Begitu pula dengan data ketenagakerjaan. Bertambahnya jumlah pekerja merupakan sinyal positif, tetapi tantangan berikutnya adalah menghadirkan pekerjaan yang lebih produktif, berupah layak, dan memberikan kepastian masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya menciptakan pekerjaan, melainkan juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.
Karena itu, fokus pembangunan ke depan perlu bergeser. Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga harus membangun pertumbuhan yang berkualitas. Investasi produktif, penguatan industri manufaktur, hilirisasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kepastian hukum bagi dunia usaha harus menjadi fondasi utama.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar angka pertumbuhan ekonominya, melainkan oleh seberapa kuat fondasi yang menopang pertumbuhan tersebut.
Angka 5,29 persen adalah kabar baik. Tetapi sejarah mengajarkan bahwa negara tidak menjadi maju hanya karena ekonominya tumbuh. Negara menjadi maju ketika pertumbuhan itu mampu melahirkan industri yang kuat, pekerjaan yang bermartabat, daya saing yang tinggi, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.
