JAKARTA (JogjaLima)– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026), dengan menyoroti berbagai capaian pemerintahan selama 21 bulan pertama serta arah kebijakan menuju 2027. Pidato tersebut memuat sejumlah agenda besar, mulai dari pendidikan, investasi, ekonomi, hingga penyusunan RAPBN 2027.
Salah satu kebijakan baru yang menarik perhatian adalah rencana pemberlakuan kewajiban belajar bahasa asing sejak kelas 1 sekolah dasar. Menurut Presiden, penguasaan bahasa asing sejak dini menjadi bekal penting agar generasi Indonesia memiliki daya saing tinggi ketika memasuki dunia kerja di masa depan.
Bahasa yang akan diperkenalkan meliputi Bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis. Pemerintah menilai kemampuan berbahasa asing merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Danantara Dipuji, Pimpinan Diusulkan Terima Bintang Kehormatan
Dalam pidatonya, Presiden juga memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi Danantara yang dinilai mampu menunjukkan hasil dalam waktu singkat.
Hingga 29 April 2026, Danantara disebut telah melakukan groundbreaking terhadap 26 proyek hilirisasi. Atas capaian tersebut, Presiden menyatakan keinginannya memberikan bintang kehormatan negara kepada para pimpinan Danantara.
Usulan itu disampaikan langsung di hadapan anggota DPR dan DPD, yang kemudian disambut seruan “setuju” dari peserta sidang.
Klaim 121 Kebijakan Transformatif dalam 663 Hari
Presiden juga memaparkan bahwa selama 663 hari masa pemerintahannya telah diambil dan dijalankan 121 kebijakan transformatif.
Menurutnya, rata-rata pemerintah menghasilkan satu kebijakan setiap lima hari. Kebijakan tersebut diklaim mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama puluhan tahun belum terselesaikan.
Namun, klaim tersebut mendapat tanggapan kritis dari Yanuar Nugroho, peneliti Nalar Institute sekaligus Sekretaris Jenderal Konferensi Republik.
Menurut Yanuar, banyaknya jumlah kebijakan bukan ukuran keberhasilan transformasi pemerintahan.
“Pemerintah yang menghasilkan satu kebijakan dalam enam bulan bisa saja jauh lebih transformatif dibanding pemerintah yang menerbitkan satu kebijakan setiap lima hari,” ujarnya.
Yanuar menilai ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat, seperti peningkatan produktivitas, penurunan angka stunting, kenaikan pendapatan riil masyarakat, maupun berkurangnya kemiskinan struktural.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyatakan pidato Presiden selalu tersusun dengan baik. Namun, menurutnya, ukuran utama tetap terletak pada sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hadir dalam sidang menyebut pidato Presiden Prabowo “bagus sekali”. Adapun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir karena menghadiri agenda internal partai, sedangkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat.
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun
Di bidang ekonomi, Presiden melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen, sedangkan pada triwulan pertama mencapai 5,61 persen, yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat mencapai 6 persen, didukung peningkatan investasi. Realisasi investasi sepanjang 2025 diklaim mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja. Sementara semester pertama 2026 telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penyerapan 1,4 juta tenaga kerja.
Presiden juga mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Target yang sebelumnya diperkirakan tercapai dalam empat tahun disebut berhasil diwujudkan hanya dalam waktu sekitar satu tahun.
Dividen BUMN dan Devisa Ekspor Naik
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menargetkan dividen BUMN tahun 2026 mencapai Rp200 triliun, meningkat dibandingkan Rp85,5 triliun pada 2024 dan Rp142,3 triliun pada 2025.
Presiden juga mengapresiasi kinerja PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang sejak beroperasi pada 1 Juni 2026 telah mengelola devisa hasil ekspor senilai USD14 miliar dari komoditas batu bara, kelapa sawit, besi, dan baja feronikel.
Selain memantau lebih dari 6.000 transaksi ekspor, sistem tersebut juga disebut berhasil mengidentifikasi tambahan devisa sekitar USD5 miliar.
MBG dan Kopdes Merah Putih Diklaim Berjalan
Presiden kembali menegaskan komitmennya melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata untuk menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.
Sebagai contoh, Presiden memperkenalkan seorang siswi asal Merauke bernama Kristina yang disebut mengalami peningkatan kondisi kesehatan, lebih fokus belajar, dan semakin rajin bersekolah setelah mengikuti program MBG.
Program tersebut juga diperluas untuk ibu hamil dan lanjut usia.
Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih diklaim mulai memperkuat penguasaan rantai pasok nasional. Hingga saat ini telah terbentuk sekitar 10.000 koperasi, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi aktif hingga akhir 2026.
RAPBN 2027: Target Pertumbuhan 6 Persen
Dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2027, Presiden mengusulkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan berada pada USD75 per barel, dengan target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Di sisi fiskal, pemerintah mengusulkan defisit APBN sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar Rp4.097 triliun.
Catatan
Pidato kenegaraan Presiden tahun ini menampilkan optimisme pemerintah terhadap capaian ekonomi, investasi, dan berbagai program prioritas nasional. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya kebijakan yang diterbitkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
