JogjaLima.id –  Aksi demonstrasi memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang semula berlangsung tertib, akhirnya berujung ricuh pada malam hari. Peristiwa tersebut bahkan mendapat perhatian langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mendatangi Gedung DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari.

Aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah titik di Kota Yogyakarta, antara lain kawasan Titik Nol Kilometer, Kompleks Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY, serta Gedung DPRD DIY. Demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan pemerintahan maupun kondisi sosial masyarakat.

Sultan HB X Turun Langsung Menemui Demonstran

Salah satu peristiwa menarik dalam rangkaian demonstrasi tersebut adalah kehadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang secara langsung menemui peserta aksi di Kompleks Kepatihan. Tidak sekadar berdiri memberikan pernyataan, Sultan bahkan duduk lesehan bersama sejumlah perwakilan demonstran untuk mendengarkan dan merespons aspirasi mereka.

Beberapa persoalan yang disampaikan massa antara lain dugaan praktik premanisme, persoalan upah minimum regional (UMR), proyek Stadion Mandala Krida, keberadaan program Jaga Warga, serta persoalan yang dihadapi pengemudi ojek online. Sikap Sultan yang bersedia berdialog langsung dengan demonstran memperlihatkan pendekatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merespons penyampaian aspirasi publik.

Situasi Berubah Memanas pada Malam Hari

Namun, situasi berbeda terjadi di depan Gedung DPRD DIY.

Setelah kegiatan penyampaian aspirasi pada siang hingga sore hari berlangsung relatif tertib, situasi mulai memanas sekitar pukul 20.00 WIB. Sejumlah orang dalam kelompok massa berupaya menerobos pagar Gedung DPRD DIY. Aksi tersebut kemudian diwarnai pelemparan batu dan petasan ke arah aparat keamanan. Water barrier di kawasan Jalan Malioboro juga dilaporkan dibakar. Aparat kepolisian kemudian mengerahkan kendaraan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Petugas mendorong kelompok massa menjauh dari kawasan Gedung DPRD DIY.

Polda DIY menyebut sebanyak 94 orang diamankan dalam penanganan kericuhan tersebut. Polisi juga menyatakan tengah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah orang yang membawa benda berbahaya, termasuk molotov dan senjata tajam.

Kapolri Datang Dini Hari, Pastikan Penanganan Aparat

Kericuhan yang terjadi di Yogyakarta mendapat perhatian langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Kapolri mendatangi Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.20 WIB, Rabu (11/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolri melihat langsung situasi pascakericuhan sekaligus mengecek penanganan terhadap sejumlah orang yang diamankan aparat kepolisian.

Kapolri menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengungkap apakah terdapat kesengajaan di balik tindakan perusakan fasilitas umum maupun tujuan lain yang menyertai demonstrasi tersebut.

Menurutnya, kepolisian masih bekerja untuk mengurai rangkaian kejadian dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat. Kapolri juga meminta masyarakat dan awak media memberikan waktu kepada kepolisian untuk melakukan pendalaman.

Menjaga Ruang Demokrasi dan Ketertiban Umum

Peristiwa demonstrasi di Yogyakarta pada momentum Hari Pahlawan ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting.

Di satu sisi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun penyampaian ketidakpuasan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Di sisi lain, tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, dan penggunaan benda berbahaya apabila terbukti dilakukan oleh pihak tertentu tentu tidak dapat dibenarkan.

Karena itu, proses pengusutan kericuhan perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penting pula untuk membedakan antara peserta demonstrasi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan individu atau kelompok yang diduga melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai tindakan sebagian orang kemudian menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh gerakan penyampaian aspirasi masyarakat.

Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, sekaligus ruang tumbuhnya tradisi intelektual dan gerakan kritis mahasiswa. Oleh karena itu, menjaga Yogyakarta tetap menjadi ruang demokrasi yang terbuka, aman, dan beradab merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *