JogjaLima.id – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kabar tersebut mengemuka pada Rabu (11/11/2026), setelah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi pengunduran diri Gibran.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat.

“Betul,” ujarnya.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore.

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran diketahui telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

PERTEMUAN 2,5 JAM DENGAN PRABOWO

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dan Gibran mengadakan pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.

Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

TEKANAN POLITIK DAN DORONGAN PEMAKZULAN

Kabar pengunduran diri ini muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat.

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari upaya mendorong proses pemakzulan Wakil Presiden.

Usulan tersebut melibatkan anggota dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Dorongan politik tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran, menyusul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

BAGAIMANA MEKANISME PENGUNDURAN DIRI WAPRES?

Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar persoalan politik, melainkan juga menyangkut mekanisme ketatanegaraan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Sementara itu, proses pengunduran diri dan penetapan kekosongan jabatan perlu mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu,  masih perlu mencermati perkembangan formal setelah kabar pengunduran diri tersebut, termasuk penyampaian surat kepada lembaga negara yang berwenang dan proses penetapan status jabatan Wakil Presiden.

BABAK BARU POLITIK NASIONAL

Jika pengunduran diri Gibran benar-benar diproses secara konstitusional, peristiwa ini akan menjadi salah satu momentum politik penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyangkut keberlanjutan kepemimpinan nasional, perkembangan ini juga berpotensi memengaruhi konfigurasi politik partai-partai pendukung pemerintah.

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari Istana dan perkembangan proses ketatanegaraan selanjutnya.

Satu hal yang jelas, polemik seputar Wakil Presiden Gibran telah berkembang dari persoalan dokumen pendidikan menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang menyita perhatian nasional.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *