JogjaLima.id – Persoalan transparansi ijazah pejabat publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga merambah seluruh anggota DPR RI dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani yang sebelumnya dilaporkan atas dugaan penggunaan ijazah doktoral palsu.

Dua persoalan tersebut memunculkan tuntutan publik mengenai keterbukaan dokumen pendidikan pejabat negara, sekaligus mempertanyakan sejauh mana mekanisme verifikasi keaslian ijazah dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

PETISI PEMERIKSAAN IJAZAH 580 ANGGOTA DPR

Desakan pemeriksaan ijazah seluruh anggota DPR RI periode 2024–2029 berkembang melalui petisi daring di Change.org yang diinisiasi Farida Octavia pada 13 November 2026.

Petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” meminta agar riwayat pendidikan dan dokumen ijazah anggota DPR dibuka kepada masyarakat.

Tuntutan tersebut mencakup keterbukaan dokumen pendidikan mulai tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, serta verifikasi ulang oleh lembaga terkait secara transparan dan independen.

Petisi ini mendapat perhatian luas. Berdasarkan laporan CNN Indonesia pada 18 November 2026, jumlah dukungan terhadap petisi telah mencapai 23.056 tanda tangan.

Sorotan juga muncul setelah data Statistik Politik 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 211 dari 580 anggota DPR terpilih tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan yang dihimpun.

Angka tersebut setara dengan sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR.

Namun, tidak dicantumkannya riwayat pendidikan dalam data yang dipublikasikan tidak serta-merta berarti anggota DPR tersebut tidak memiliki ijazah atau menggunakan dokumen palsu.

DASCO DAN KPU MEMBERIKAN TANGGAPAN

Menanggapi desakan masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR sebenarnya tersedia dalam administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Dasco, masyarakat dapat melihat dokumen persyaratan calon anggota legislatif melalui data yang dimiliki KPU.

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Kholik menegaskan bahwa seluruh anggota DPR yang ditetapkan sebagai calon tetap pada Pemilu 2024 telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU juga menyampaikan data pendidikan terakhir 580 anggota DPR berdasarkan data PAW per Desember 2025, yakni: SMA: 191 orang, Diploma III: 1 orang, S1: 146 orang, S2: 168 orang, dan S3: 74 orang.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan: pemenuhan persyaratan administratif pendidikan dalam pencalonan dan keterbukaan dokumen ijazah kepada publik untuk kepentingan verifikasi.

ARSUL SANI DAN DUGAAN IJAZAH DOKTORAL PALSU

Di tengah berkembangnya petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR, publik juga kembali mengingat laporan dugaan ijazah doktoral palsu yang pernah menyeret Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pada 14 November 2025, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri. Pelapor mempersoalkan legalitas ijazah doktoral Arsul yang diperoleh dari Collegium Humanum Warsaw Management University, Polandia.

Sorotan terhadap kampus tersebut berkaitan dengan penyelidikan otoritas antikorupsi Polandia mengenai dugaan penyimpangan penerbitan dokumen pendidikan.

Arsul Sani membantah tuduhan tersebut. Dalam konferensi pers di Gedung MK pada 17 November 2025, ia memperlihatkan ijazah asli, transkrip nilai, dokumen yang telah dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, serta foto wisuda.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan pendidikan doktoralnya dimulai di Glasgow Caledonian University, Skotlandia, pada 2011. Karena kesibukan sebagai anggota DPR, ia tidak menyelesaikan program tersebut dan kemudian melanjutkan studi melalui mekanisme transfer ke Collegium Humanum pada 2020.

Asrul menyatakan berhasil menyelesaikan disertasinya pada 2022 dan mengikuti wisuda di Warsawa pada Maret 2023.

MKMK MENYATAKAN ARSUL TIDAK TERBUKTI MEMALSU KAN IJAZAH

Perkembangan penting dalam persoalan Arsul Sani terjadi pada 11 Desember 2025.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), melalui Putusan Nomor 02/MKMK/T/11/2025, menyimpulkan bahwa Arsul Sani tidak terbukti melakukan pemalsuan ijazah doktoral maupun dengan sengaja menggunakan dokumen ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi.

Dalam pertimbangannya, MKMK menyebut menemukan bukti korespondensi bimbingan melalui surat elektronik antara Arsul dan supervisornya. Majelis juga tidak menemukan cukup bukti untuk meragukan proses penelitian yang dilakukan Arsul.

Meski demikian, ada batas penting dalam putusan tersebut. Pemeriksaan MKMK berfokus pada dugaan pelanggaran etik oleh Arsul Sani, bukan penilaian menyeluruh terhadap kredibilitas dan legalitas institusi pendidikan Collegium Humanum.

Dengan demikian, putusan MKMK tersebut merupakan kesimpulan dalam lingkup pemeriksaan etik hakim konstitusi, bukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh persoalan yang mungkin berkaitan dengan institusi pendidikan di Polandia.

IRONI PETISI IJAZAH: PENGUSUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT JUGA PERNAH TERSERET POLEMIK IJAZAH

Persoalan transparansi ijazah anggota DPR semakin menarik perhatian setelah nama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menjadi sorotan.

Rifqinizamy merupakan salah satu politikus yang disebut ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ironisnya, rekam jejak akademiknya pernah menjadi persoalan serius pada 2016.

Saat masih menjadi dosen Universitas Lambung Mangkurat, Rifqinizamy tersandung masalah keabsahan ijazah S2 Master of Laws (LL.M) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat itu, Mohammad Nasir, menyatakan bahwa ijazah S2 tersebut palsu setelah dilakukan konfirmasi kepada universitas penerbitnya.

Persoalan itu juga berimbas pada pendidikan doktoralnya di Universitas Brawijaya. Menteri Nasir menyatakan telah memerintahkan penarikan ijazah S3 yang diperoleh Rifqinizamy dengan menggunakan dokumen S2 tersebut.

Rifqinizamy ketika itu membantah tuduhan pemalsuan dan menyatakan telah menyelesaikan pendidikan magisternya di Malaysia.

Hampir sepuluh tahun kemudian, persoalan tersebut kembali mencuat bersamaan dengan keterlibatannya dalam polemik pemeriksaan ijazah Gibran.

Saat dikonfirmasi wartawan pada 18 November 2026, Rifqinizamy menyebut persoalan tersebut sebagai masa lalu dan tidak perlu ditanggapi.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas: apakah tuntutan transparansi dan verifikasi ijazah hanya berlaku bagi pejabat yang sedang dipersoalkan, atau harus diberlakukan secara konsisten kepada seluruh pejabat publik tanpa terkecuali?

Tentu saja, setiap persoalan harus diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, dan proses hukum yang berlaku. Tidak boleh ada tuduhan yang dianggap terbukti hanya karena pernah diberitakan.

Namun, publik juga berhak meminta penjelasan mengenai penyelesaian persoalan akademik yang pernah dinyatakan serius oleh otoritas pendidikan.

Jika transparansi ijazah menjadi tuntutan kepada pejabat negara, standar transparansi yang sama semestinya berlaku bagi semua, termasuk mereka yang mengusulkannya.

TRANSPARANSI IJAZAH DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Munculnya petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR dan polemik pendidikan Hakim MK Arsul Sani memperlihatkan bahwa keterbukaan latar belakang pendidikan pejabat publik menjadi persoalan yang mendapat perhatian masyarakat.

Ada dua kepentingan yang perlu dijaga secara bersamaan.

Pertama, hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rekam jejak pejabat publik, termasuk kualifikasi pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan jabatan.

Kedua, perlindungan terhadap setiap orang dari tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

Verifikasi dokumen pendidikan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang objektif, melibatkan lembaga berwenang, serta didasarkan pada dokumen dan konfirmasi langsung dari institusi penerbit ijazah.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang memiliki gelar akademik tertinggi. Lebih mendasar dari itu adalah bagaimana memastikan bahwa setiap persyaratan jabatan publik dipenuhi secara benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.

Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi. Kepercayaan juga membutuhkan keterbukaan, verifikasi, dan pertanggungjawaban.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *