Kursi Wakil Presiden kosong. Panggung depan dipenuhi pidato, sementara layar belakang menyimpan bisikan. Nama-nama mulai beredar, lobi politik berjalan, dan tarik-menarik kepentingan semakin hiruk-pikuk.
Padahal, persoalan bangsa hari ini bukan sekadar kekurangan nama untuk mengisi kursi Wakil Presiden. Persoalan kita jauh lebih mendasar: bangsa ini sedang kekurangan keteduhan.
Kita tidak sedang sekadar mencari pendamping Presiden. Kita membutuhkan jangkar yang mampu menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di tengah gelombang ketidakpastian yang terus bergerak.
Karena itu, izinkan saya menyodorkan satu nama di luar daftar yang selama ini beredar: Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Ini bukan semata-mata soal figur. Ini adalah sebuah tawaran pemikiran dan alternatif jalan keluar.
Pertama, untuk Stabilitas Politik
Sultan bukan produk partai politik. Beliau tidak lahir dari kongres partai, tidak dibesarkan oleh lobi politik, dan tidak terikat pada kewajiban membayar utang politik kepada kelompok tertentu.
Inilah modal yang langka dalam kehidupan politik kita: figur yang memiliki ruang untuk berdiri di atas kepentingan kelompok dan berbicara atas nama kepentingan yang lebih luas.
Presiden membutuhkan pendamping yang dapat menjadi mitra sekaligus penyeimbang, bukan pesaing. Peneduh, bukan pembakar. Wakil Presiden yang kehadirannya mampu meredakan ketegangan, bukan justru menambah kegaduhan.
Sultan adalah figur yang memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan pemerintahan dan tradisi kepemimpinan yang tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan partai politik.
Tentu, posisi tersebut tetap membutuhkan kesepahaman dan pembagian peran yang jelas dengan Presiden.
Kedua, untuk Stabilitas Ekonomi
Ekonomi tidak hanya bergerak karena angka-angka statistik. Ekonomi juga bergerak karena kepercayaan.
Investor, pelaku usaha, petani, pedagang kecil, hingga ibu rumah tangga membutuhkan satu hal yang sama: kepastian bahwa negara dikelola secara konsisten, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa dibayangi kegaduhan politik yang berkepanjangan.
Selama bertahun-tahun memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah yang memiliki karakter sosial, budaya, dan sejarah tersendiri.
Yogyakarta bukan provinsi dengan sumber daya ekonomi terbesar di Indonesia. Namun, pengalaman pemerintahannya memperlihatkan bagaimana nilai budaya, pariwisata, pendidikan, dan kehidupan masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Pengalaman tersebut tentu bukan jaminan bahwa persoalan ekonomi nasional akan selesai. Akan tetapi, perspektif kepemimpinan daerah yang berakar pada budaya dan stabilitas sosial dapat menjadi salah satu modal dalam mengelola pemerintahan nasional.
Dunia usaha membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan ketenangan. Dan negara membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan.
Ketiga, untuk Stabilitas Keamanan
Keamanan tidak selalu lahir dari kekuatan aparat dan perangkat kekuasaan. Dalam banyak keadaan, keamanan justru tumbuh dari kepercayaan, penghormatan, dan wibawa kepemimpinan.
Sultan merupakan tokoh yang memiliki kedudukan historis dan kultural dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kepemimpinannya juga berada dalam persilangan antara tradisi kerajaan, pemerintahan modern, dan kehidupan masyarakat yang beragam.
Di tengah masyarakat yang mudah terpolarisasi oleh isu identitas, perbedaan pandangan, dan kepentingan politik, pendekatan kebudayaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk merawat persatuan.
Kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu memerintah, tetapi juga mampu merangkul. Tidak hanya mampu menjaga ketertiban, tetapi juga membangun rasa saling percaya.
Sebab, keamanan yang paling kokoh bukan semata-mata ketika masyarakat takut melanggar aturan, melainkan ketika masyarakat merasa memiliki dan percaya kepada negaranya.
Lalu, Bagaimana dengan Jogja?
Inilah pertanyaan yang paling wajar muncul. Jika Sultan Hamengku Buwono X berangkat ke Jakarta untuk menduduki jabatan Wakil Presiden, bagaimana dengan keberlanjutan kepemimpinan Yogyakarta?
Justru di sinilah muncul sebuah kemungkinan sejarah yang menarik untuk diperbincangkan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tanggal 31 Agustus 2017 memberikan perubahan penting dalam pengaturan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang memuat persyaratan riwayat hidup dengan penyebutan kata “istri”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penghapusan hambatan diskriminatif terhadap perempuan dalam persyaratan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Dengan demikian, terbuka ruang konstitusional yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan pemerintahan DIY.
Apabila kelak terjadi pergantian takhta Kasultanan dan seorang perempuan bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono, kemungkinan kepemimpinan seorang Sultanah di Yogyakarta menjadi bagian dari diskursus yang layak dibicarakan.
Tentu, hal tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, tata cara pengisian jabatan Gubernur DIY, serta mekanisme suksesi internal Kasultanan. Putusan MK tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan siapa penerus takhta maupun menjamin terjadinya pergantian Gubernur secara otomatis.
Namun, bukankah kemungkinan itu sendiri merupakan sebuah gagasan yang menarik?
Jika Sultan berangkat ke Jakarta dan pada masa berikutnya Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sultanah, kita dapat membayangkan dua peristiwa bersejarah yang memiliki makna tersendiri.
Pusat pemerintahan memperoleh pengalaman kepemimpinan yang berakar pada tradisi dan kebudayaan Yogyakarta. Sementara itu, Yogyakarta berpeluang mencatat babak baru dalam sejarah kepemimpinan perempuannya.
Satu gagasan, dua kemungkinan sejarah: Jakarta menawarkan keteduhan, Yogyakarta membuka ruang bagi sejarah baru.
Ini Bukan Soal Ambisi, Melainkan Harapan
Tentu, tulisan ini hanyalah analisis dan harapan sederhana dari seorang rakyat kecil di Gunungkidul.
Saya tidak sedang mewakili kepentingan partai politik, kelompok tertentu, ataupun kekuatan politik mana pun. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah gagasan bahwa dalam situasi bangsa yang penuh dinamika, kita perlu melihat alternatif kepemimpinan dari perspektif yang lebih luas.
Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan dan mengangkat Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. Namun, rakyat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan harapan tentang sosok yang dianggap layak mengisi ruang kepemimpinan nasional.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden. Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk siapa kursi itu diduduki dan kepentingan siapa yang akan diperjuangkan?
Jangan memilih Wakil Presiden hanya untuk menyenangkan elite politik. Dengarkan pula harapan rakyat yang menginginkan pemerintahan yang tenang, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dari Yogyakarta, kita mengenal sebuah filosofi luhur: Hamemayu Hayuning Bawana. Sebuah ajaran untuk memperindah, menjaga, dan melestarikan kehidupan dunia. Bukankah keteduhan, persatuan, dan kesejahteraan itulah yang sesungguhnya sedang kita cari hari ini?
Jogja tidak sedang berebut kursi. Jogja sedang menawarkan keteduhan.
