JogjaLima – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya memasuki babak baru. Bareskrim Polri tidak hanya mengusut dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga mulai melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara dugaan makar telah disampaikan kepada pihak kejaksaan.
Namun, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa hingga Selasa (17/11/2026), belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar tersebut.
Menurut Suyudi, penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti, mengamankan sejumlah perangkat elektronik, serta memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.
Dengan demikian, perkara dugaan makar saat ini masih berada dalam tahap penyidikan dan belum dapat disimpulkan siapa pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidana.
EMPAT PERWIRA TINGGI POLRI TERSANGKA PENYADAPAN
Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan ilegal yang tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, insan media, serta elemen masyarakat lainnya.
Perlu dibedakan, penetapan keempat orang tersebut sebagai tersangka merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal. Status tersebut tidak serta-merta berarti mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang kini sedang dikembangkan penyidik.
DUA JENDERAL DIJATUHI SANKSI PTDH
Selain proses pidana, Polri juga melakukan penegakan kode etik terhadap para perwira tinggi yang terseret dalam kasus tersebut.
Irjen Ahrie Sonta menjadi perwira pertama yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 10 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang KKEP pada Selasa (17/11/2026). Setelah persidangan berlangsung sekitar sembilan jam, majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif PTDH.
Eko juga menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dengan demikian, dua perwira tinggi Polri telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam proses penegakan kode etik terkait perkara penyadapan ilegal.
SIDANG ETIK LISTYO SIGIT PEKAN DEPAN
Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa jadwal pasti pelaksanaan sidang akan diumumkan kemudian.
Adapun Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan medis.
Perkembangan kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi milik kepolisian, penyadapan terhadap kepala negara, serta pengembangan penyidikan ke dugaan tindak pidana makar.
Publik masih menunggu bagaimana penyidik mengungkap hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan perkara dugaan makar, termasuk siapa saja pihak yang diduga menerima, menggunakan, atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Proses hukum selanjutnya akan menjadi penentu apakah dugaan-dugaan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah di hadapan hukum.
