JogjaLima – Sejumlah partai koalisi mulai menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029. Namun, PKS dan Demokrat belum mengambil sikap, sementara NasDem memilih menunggu tahapan pemilu.
Di era Orde Baru, ada istilah politik yang cukup populer: kebulatan tekad, atau biasa disingkat bultek. Istilah ini merujuk pada kegiatan menjelang pemilihan umum, ketika Partai Golkar bersama berbagai unsur kelompok masyarakat menyatakan dukungan agar Presiden Soeharto kembali memimpin Indonesia untuk periode berikutnya.
Pernyataan dukungan itu datang silih berganti. Seolah-olah, sebelum pemilihan benar-benar berlangsung, arah kepemimpinan nasional sudah lebih dahulu disepakati.
Kini, zaman telah berubah. Reformasi telah membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas. Namun, nuansa politik yang mengingatkan pada tradisi bultek itu kembali terasa. Sejumlah partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyuarakan dukungan untuk mengusungnya kembali pada Pemilihan Presiden 2029.
Ada satu hal yang membedakan fenomena kali ini dengan tradisi politik era Orde Baru: dukungan mulai disuarakan jauh sebelum masa jabatan presiden saat ini berakhir.
Prabowo baru menjalani sekitar dua tahun masa pemerintahannya. Namun, sebagian partai politik sudah mulai menentukan arah dukungan untuk kontestasi yang masih beberapa tahun lagi.
Apakah ini sekadar bentuk loyalitas politik kepada presiden yang sedang berkuasa, atau sekaligus strategi untuk mengamankan posisi dalam koalisi pemerintahan? Dalam politik, dukungan hampir selalu memiliki konteks dan perhitungan tersendiri.
Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN Mulai Menegaskan Arah
Partai Gerindra sebagai partai yang didirikan Prabowo tentu menjadi pendukung utama pencalonannya kembali pada 2029. Dukungan terhadap Prabowo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah politik partai tersebut.
Partai Golkar juga telah memasukkan dukungan kepada Prabowo untuk periode berikutnya dalam agenda politiknya. Dengan demikian, dua partai besar dalam pemerintahan telah menunjukkan arah dukungan yang relatif jelas.
Dukungan juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Padahal, pada Pilpres 2024, PKB berada di barisan pendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar.
Kini, PKB menyatakan kesiapan mendukung Prabowo untuk Pilpres 2029. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza bahkan menyebut dukungan partainya mencapai 100 persen, atau bahkan 1.000 persen, karena Prabowo dinilai sebagai sosok yang paling layak memimpin Indonesia.
Pernyataan tersebut memperlihatkan perubahan arah dukungan politik PKB dibandingkan dengan kontestasi sebelumnya. Perubahan semacam ini bukan hal asing dalam politik multipartai, tetapi tetap menarik untuk dicermati sebagai bagian dari dinamika koalisi.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menunjukkan sikap serupa. Partai ini telah mendukung Prabowo sejak Pemilu 2009 dan kembali menyatakan dukungan untuk Pilpres 2029.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa sikap tersebut telah dinyatakan secara resmi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Rapat Kerja Nasional PAN pada 2025.
Jika dukungan itu terus dipertahankan, peta awal pencalonan Prabowo pada 2029 berpotensi semakin kuat. Setidaknya, beberapa partai telah memberikan sinyal politik jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
PKS dan Demokrat Belum Mengunci Dukungan
Namun, tidak semua partai dalam koalisi pemerintahan mengambil langkah yang sama.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, belum menyatakan dukungan resmi untuk pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa komitmen partainya saat ini adalah mendukung jalannya pemerintahan hingga 2029. Adapun keputusan mengenai pencalonan presiden berikutnya merupakan kewenangan Majelis Syuro PKS.
Sikap ini menunjukkan adanya pembedaan antara dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan dan keputusan untuk mendukung calon presiden dalam pemilu berikutnya.
Partai Demokrat juga belum menyatakan kebulatan tekad untuk mengusung Prabowo kembali.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih berfokus menjalankan tugasnya dalam pemerintahan Prabowo.
Dengan demikian, PKS dan Demokrat belum mengambil posisi yang sama dengan Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN dalam soal pencalonan presiden 2029.
Sikap kedua partai itu belum tentu berarti penolakan terhadap Prabowo. Namun, setidaknya, mereka belum mengunci pilihan politik untuk kontestasi mendatang.
NasDem Memilih Menunggu
Di luar koalisi formal pemerintahan, Partai NasDem juga belum menentukan arah dukungan untuk Pilpres 2029, meskipun menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan bahwa partainya memilih menunggu hingga tahapan pemilu dimulai.
Sikap NasDem ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak harus langsung diterjemahkan menjadi komitmen pencalonan presiden untuk periode berikutnya.
Dalam sistem politik demokratis, partai memiliki ruang untuk menentukan sikap berdasarkan perkembangan politik, evaluasi pemerintahan, serta keputusan internal masing-masing.
Loyalitas Politik atau Kalkulasi Kekuasaan?
Fenomena dukungan dini terhadap Prabowo untuk Pilpres 2029 menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa dukungan itu perlu disuarakan sekarang, ketika pemerintahan masih berjalan dan masa pemilihan presiden masih relatif jauh?
Salah satu penjelasannya adalah strategi politik. Dukungan dini dapat dibaca sebagai upaya membangun kedekatan dengan pusat kekuasaan, menjaga kesinambungan koalisi, sekaligus memperjelas posisi partai dalam peta politik nasional.
Namun, ada pula pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah dukungan kepada presiden yang sedang menjabat akan tetap diberikan apabila kebijakan pemerintah kelak dinilai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat?
Di sinilah perbedaan antara loyalitas politik dan loyalitas terhadap kepentingan publik menjadi penting.
Partai politik memang membutuhkan koalisi untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, koalisi bukan berarti meniadakan fungsi pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Dukungan yang terlalu dini juga berpotensi menggeser perhatian dari evaluasi kinerja pemerintahan menuju pembicaraan mengenai siapa yang akan berkuasa berikutnya. Padahal, mandat utama pemerintahan saat ini adalah bekerja untuk rakyat selama masa jabatan yang telah diberikan melalui pemilu.
Karena itu, dukungan terhadap Prabowo untuk 2029 semestinya tidak menjadi alasan bagi partai-partai untuk mengendurkan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Demokrasi Bukan Sekadar Menentukan Siapa Berkuasa
Kembalinya nuansa bultek dalam politik nasional tentu tidak serta-merta berarti Indonesia kembali ke era Orde Baru. Konteks politik, sistem pemilu, dan ruang kompetisi saat ini berbeda.
Namun, sejarah tetap memberikan pelajaran penting: demokrasi tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara berkala. Demokrasi juga membutuhkan persaingan yang sehat, kebebasan menentukan pilihan, pengawasan terhadap kekuasaan, serta partai politik yang tidak kehilangan daya kritisnya.
Dukungan dini kepada seorang calon presiden merupakan hak politik setiap partai. Yang perlu dicermati bukan semata-mata kapan dukungan itu diumumkan, melainkan bagaimana komitmen tersebut memengaruhi perilaku partai selama pemerintahan berlangsung.
Apakah partai tetap berani mengkritik kebijakan yang keliru? Apakah kepentingan rakyat tetap ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan posisi dalam pemerintahan? Dan apakah pencalonan presiden benar-benar didasarkan pada evaluasi kinerja, gagasan, serta kebutuhan bangsa?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi ukuran kedewasaan demokrasi.
Sebab, dalam demokrasi, dukungan politik boleh datang lebih awal. Namun, mandat rakyat tidak boleh diperlakukan seolah-olah sudah menjadi milik kekuasaan sebelum rakyat kembali menentukan pilihan.
Prabowo 2029 boleh mulai diperbincangkan. Tetapi pemerintahan Prabowo hari ini tetap harus dinilai berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan panjangnya daftar partai yang lebih dahulu menyatakan dukungan.
Jangan sampai kebulatan tekad elite mendahului pertanggungjawaban kepada rakyat.
