JogjaLima.id – Ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan, “air susu dibalas dengan air tuba.” Ungkapan ini mungkin terasa tepat untuk menggambarkan paradoks yang muncul dalam perjalanan perkara uang Biaya Umum di RSUD Wonosari.
Pada akhir masa jabatannya, Direktur RSUD Wonosari saat itu, drg. Isti Indiyani, menyerahkan saldo uang kas Biaya Umum sebesar Rp 526.184.010,00 kepada direktur baru, dr. Heru Sulistyowati sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 900/2001.B/2017 tanggal 20 Januari 2017.
Penyerahan tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa saldo uang itu tidak dibawa pergi atau disembunyikan oleh direktur lama. Uang tersebut justru diserahkan kepada penggantinya sebagai bagian dari proses peralihan kepemimpinan.
Namun, perjalanan cerita kemudian mengambil arah yang berbeda.
Dalam perkembangan selanjutnya, saldo uang Biaya Umum justru menjadi bagian dari konstruksi yang digunakan dalam pelaporan perkara pidana korupsi terhadap direktur drg. Isti Indiyani yang sebelumnya menyerahkan uang tersebut. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan moral :
ketika seseorang menyerahkan saldo uang kepada penggantinya, mengapa saldo yang telah diserahkan itu kemudian justru digunakan sebagai bagian dari dasar untuk mempersoalkan dirinya?
Di sinilah paradoks Biaya Umum menemukan maknanya.
Persoalan ini semakin kompleks karena pertimbangan putusan pengadilan sendiri menyebut bahwa Biaya Umum berasal dari jasa pelayanan yang “disisihkan”. Artinya, asal-usul uang tersebut berkaitan dengan adanya pemotongan atau penyisihan dari jasa pelayanan atau remunerasi.
Di sinilah muncul kontradiksi yang sulit diabaikan.
Jika keberadaan uang hasil penyisihan / pemotongan jasa pelayanan dianggap sebagai persoalan yang melahirkan kerugian keuangan negara, mengapa praktik penyisihan itu tidak dihentikan? Mengapa justru kebijakan pemotongan jasa pelayanan dilanjutkan dengan persentase yang lebih besar?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena setelah pergantian direktur, praktik pemotongan jasa pelayanan ternyata tidak berhenti. Kebijakan tersebut justru dilanjutkan, bahkan persentase pemotongan jasa pelayanan dinaikkan dari 19,5 persen pada masa direktur sebelumnya menjadi 25 persen pada masa kepemimpinan berikutnya. dr. Heru Sulistyowati menerbitkan Peraturan Direktur RSUD Wonosari Nomor 113 tahun 2018 untuk dijadikan dasar penyisihan / pemotongan jasa pelayanan untuk biaya umum sebesar 25 %.
Ungkapan “air susu dibalas dengan air tuba” dalam konteks ini menjadi refleksi atas sebuah ironi: saldo uang yang diserahkan kepada pengganti, yang semestinya dapat menjadi bukti bahwa uang tersebut masih berada dalam penguasaan institusi, dalam perkembangan berikutnya justru menjadi bagian dari konstruksi perkara terhadap pihak yang menyerahkannya.
Tentu, persoalan hukum harus tetap diuji berdasarkan bukti dan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan rasa keadilan. Namun, hukum juga tidak boleh menutup mata terhadap rangkaian fakta.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar adalah: dari mana uang itu berasal, bagaimana status hukumnya, dan mengapa uang yang telah diserahkan kepada institusi justru kemudian digunakan untuk membangun konstruksi kesalahan terhadap orang yang menyerahkannya?
Barangkali, di situlah paradoks terbesar perkara Biaya Umum RSUD Wonosari: sebuah saldo diserahkan, tetapi penyerahan itu tidak mengakhiri persoalan. Sebaliknya, saldo yang telah diserahkan justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.
Hukum Menguji Perbuatan, Bukan Orangnya
Pada akhirnya, persoalan Biaya Umum RSUD Wonosari menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar tentang konsistensi dalam penegakan hukum.
Jika saldo Biaya Umum sebesar Rp 470.000.000,00 dipandang sebagai persoalan hukum karena berasal dari mekanisme penyisihan atau pemotongan jasa pelayanan, maka mekanisme yang sama seharusnya diuji dengan ukuran hukum yang sama.
Pergantian orang tidak seharusnya mengubah ukuran hukum terhadap sebuah perbuatan.
Faktanya, setelah terjadi pergantian direktur, praktik pemotongan jasa pelayanan tidak berhenti. Kebijakan tersebut justru dilanjutkan, bahkan persentasenya meningkat dari 19,5 persen menjadi 25 persen.
Karena itu, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: jika yang menjadi masalah adalah mekanismenya, mengapa mekanisme yang sama tidak selalu diperlakukan sebagai masalah hukum yang sama?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh siapa pun. Justru sebaliknya, pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat persoalan secara konsisten dan adil.
Jika mekanismenya dianggap melanggar hukum, maka mekanisme yang sama harus diuji dengan standar hukum yang sama. Jika sumber uangnya dianggap bermasalah, maka sumber uang yang sama pada periode berikutnya juga harus ditelusuri dengan ukuran yang sama.
Hukum tidak boleh berubah hanya karena orang yang menjalankan sebuah kebijakan telah berganti.
Sebab, pada akhirnya, hukum seharusnya menilai perbuatan berdasarkan fakta dan aturan, bukan semata-mata berdasarkan siapa orang yang sedang diperiksa.
Di sinilah paradoks Biaya Umum RSUD Wonosari menjadi semakin jelas.
Saldo uang Biaya Umum diserahkan oleh direktur lama kepada direktur baru. Namun, dalam perjalanan berikutnya, saldo tersebut justru menjadi bagian dari persoalan hukum terhadap pihak yang menyerahkannya. Sementara mekanisme penyisihan jasa pelayanan yang menjadi sumber terbentuknya Biaya Umum tetap berlanjut, bahkan dengan persentase yang lebih besar pada masa direktur berikutnya, yang mempersoalkannya.
Maka pertanyaan akhirnya menjadi sederhana, tetapi sangat mendasar: apakah yang sebenarnya dipersoalkan adalah perbuatannya, mekanismenya, atau orangnya?
Karena dalam negara hukum, jawabannya seharusnya jelas:
“Jika yang diadili adalah perbuatannya, maka perbuatan yang sama harus diuji dengan standar hukum yang sama. Tetapi jika hanya satu periode yang dipersoalkan, sementara praktik yang sama dilanjutkan pada periode berikutnya, publik berhak bertanya: apakah yang diadili adalah perbuatannya atau orangnya?”
