Kabareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Sejak 2025, Menyasar Presiden, Pejabat Negara hingga Jurnalis
JogjaLima.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian memasuki babak serius. Bareskrim Polri secara resmi mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Ketiga tersangka tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH).
Pengumuman disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ungkap Asep.
Presiden Prabowo Diduga Menjadi Sasaran Penyadapan
Salah satu fakta paling serius yang diungkap Kabareskrim adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Asep, dugaan aktivitas tersebut tidak hanya menyasar kepala negara. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Persoalan ini menimbulkan perhatian luas karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan perlindungan informasi strategis pemerintahan.
Diduga Berlangsung Sejak 2025 hingga 2026
Dalam konferensi pers tersebut, Kabareskrim mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga aktivitas pemantauan dan penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Tidak hanya itu, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan jejak log aktivitas sistem pada Oktober 2026.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran prosedur internal, tetapi dapat menyentuh tindak pidana terkait akses ilegal dan penghilangan data elektronik.
Ketika Aparat Diduga Menyalahgunakan Kewenangan
Kasus ini menghadirkan pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menggunakan teknologi pengawasan.
Penyadapan dalam konteks penegakan hukum harus memiliki dasar hukum, kewenangan, tujuan, dan prosedur yang jelas.
Kewenangan institusi negara tidak boleh digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap seseorang secara sewenang-wenang.
Apalagi jika dugaan tersebut menyangkut penyadapan terhadap kepala negara, pejabat pemerintahan, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Ujian Reformasi dan Integritas Kepolisian
Penetapan mantan Kapolri dan dua perwira tinggi sebagai tersangka menjadi peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan institusi kepolisian.
Publik tentu menunggu bagaimana penyidik membuktikan peran masing-masing tersangka, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta siapa saja yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Proses hukum juga harus menjamin asas praduga tidak bersalah. Status tersangka bukanlah putusan bersalah, sehingga seluruh dugaan harus diuji melalui pembuktian di pengadilan.
Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: institusi penegak hukum harus menjadi pelindung hukum, bukan justru menjadi pihak yang diduga menggunakan kewenangannya di luar batas hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen reformasi kepolisian, transparansi, dan akuntabilitas kekuasaan.
Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan dan kekuasaan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
