JogjaLima.id – Ketika teknologi pengawasan menjadi alat kekuasaan, privasi bisa menjadi korban, bahkan bagi orang-orang paling berpengaruh di dunia.

Sejarah kekuasaan selalu menyimpan cerita tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh publik. Di balik pidato politik, keputusan kenegaraan, dan pertarungan kepentingan, ada praktik pengawasan rahasia yang terkadang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri. Penyadapan merupakan salah satu instrumen pengawasan tersebut.

Pada awalnya, penyadapan berkembang sebagai bagian dari kebutuhan intelijen dan penegakan hukum. Negara memerlukannya untuk mengungkap kejahatan, mencegah ancaman keamanan, serta memperoleh informasi yang tidak dapat ditemukan melalui cara-cara biasa.

Namun, sejarah memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih mengkhawatirkan. Penyadapan juga pernah digunakan untuk mengawasi lawan politik, melemahkan gerakan masyarakat sipil, mengumpulkan informasi pribadi, bahkan mengendalikan kehidupan seseorang.

Beberapa tokoh dunia pernah mengalami bagaimana kekuasaan dapat memasuki ruang paling pribadi dalam kehidupan mereka.

Martin Luther King Jr.: Ketika Perjuangan Kemanusiaan Diawasi Negara

Martin Luther King Jr. merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Melalui gerakan tanpa kekerasan, King memperjuangkan kesetaraan ras dan mengakhiri diskriminasi terhadap warga kulit hitam.

Namun, perjuangannya justru membuat dirinya menjadi sasaran pengawasan FBI di bawah kepemimpinan J. Edgar Hoover.

Telepon rumah, kantor, dan organisasi yang dipimpinnya disadap. Bahkan, pengawasan berkembang menjadi upaya untuk memperoleh informasi pribadi yang dapat digunakan untuk merusak reputasinya.

Dokumen sejarah yang kemudian diperiksa oleh Komite Senat Amerika Serikat mengungkap bahwa pengawasan terhadap King telah melampaui kepentingan penyelidikan keamanan.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana instrumen negara dapat disalahgunakan untuk menghadapi seseorang yang memiliki pengaruh politik dan sosial.

Richard Nixon: Watergate dan Skandal Pengawasan Politik

Pada 17 Juni 1972, Amerika Serikat diguncang peristiwa pembobolan kantor Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC.

Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi skandal politik besar yang melibatkan lingkaran pemerintahan Presiden Richard Nixon. Ditemukan peralatan penyadapan dan pengawasan elektronik yang berkaitan dengan operasi terhadap lawan politik.

Investigasi berikutnya mengungkap upaya menutupi keterlibatan pihak-pihak di lingkungan Gedung Putih. Rekaman percakapan rahasia Nixon sendiri akhirnya menjadi salah satu bukti penting dalam pengungkapan skandal tersebut.

Tekanan politik dan proses pemakzulan yang semakin kuat membuat Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974.

Watergate memberikan pelajaran penting: persoalan pengawasan rahasia bukan hanya menyangkut teknologi, tetapi juga integritas kekuasaan dan pertanggungjawaban pejabat publik.

Angela Merkel: Ketika Negara Sahabat Menjadi Pengawas

Pada 2013, dunia dikejutkan oleh pengungkapan dokumen intelijen Amerika Serikat yang dibocorkan Edward Snowden.

Salah satu informasi yang menjadi perhatian internasional adalah dugaan penyadapan terhadap telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). Merkel bahkan menyampaikan keberatan secara terbuka terhadap praktik tersebut.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang batas-batas pengawasan intelijen, terutama ketika negara yang melakukan pengawasan merupakan sekutu politik.

Kasus Merkel menunjukkan bahwa jabatan tinggi, kekuasaan politik, dan hubungan diplomatik tidak selalu menjamin seseorang terbebas dari pengawasan rahasia.

B.J. Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib (1998–1999)

Ini salah satu kasus penyadapan paling menarik pada awal Reformasi.
Percakapan telepon antara Presiden B.J. Habibie dan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib diduga disadap dan rekamannya kemudian dipublikasikan majalah Panji Masyarakat pada 24 Februari 1999.
Percakapan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan mantan Presiden Soeharto.

Sampai sekarang, pihak yang melakukan penyadapan dan motif di baliknya tidak pernah terungkap secara meyakinkan kepada publik.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa bahkan komunikasi seorang presiden dengan pejabat tinggi negara pun dapat menjadi sasaran pengawasan tersembunyi.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Penyadapan Intelijen Australia (2009)

Ini merupakan salah satu kasus penyadapan internasional paling serius yang pernah melibatkan Indonesia.

Pada November 2013, dunia dikejutkan oleh publikasi dokumen rahasia intelijen yang dibocorkan Edward Snowden. Dokumen tersebut mengungkap bahwa badan intelijen Australia, Defence Signals Directorate (DSD), melakukan pemantauan terhadap komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009.

Bukan hanya SBY, sejumlah tokoh penting Indonesia juga masuk dalam daftar sasaran, antara lain: Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono. Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng.

Peristiwa tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Pemerintahan SBY menarik sementara Duta Besar Indonesia dari Canberra dan mengevaluasi sejumlah kerja sama kedua negara.
Kasus ini memberikan pelajaran bahwa penyadapan bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga dapat menjadi instrumen persaingan intelijen antarnegara.

Joko Widodo dan Dugaan Alat Penyadap di Rumah Dinas (2013)

Ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah dikabarkan menemukan tiga perangkat yang diduga merupakan alat penyadap di rumah dinasnya. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo pada Februari 2014.

Perangkat tersebut dikabarkan ditemukan di kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan. Jokowi kemudian membenarkan adanya penemuan perangkat tersebut.

Namun, siapa yang memasang dan apa tujuan pemasangannya tidak pernah terungkap secara jelas kepada publik. Kasus ini menarik karena memperlihatkan bahwa pengawasan tersembunyi juga dapat menyasar pejabat pemerintahan daerah.

SBY dan Percakapan dengan Ma’ruf Amin (2017) 

Pada persidangan kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tim kuasa hukum Ahok menyebut memiliki bukti percakapan telepon antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MUI saat itu, Ma’ruf Amin.

SBY kemudian meminta agar dugaan penyadapan tersebut diusut.
Namun, Kapolri saat itu, Tito Karnavian, menyatakan bahwa Polri tidak melakukan penyadapan terhadap SBY.

Peristiwa ini perlu dicatat sebagai polemik dugaan penyadapan dan penggunaan rekaman komunikasi pribadi, bukan sebagai penyadapan ilegal yang telah terbukti.

Pelajaran Sejarah: Penyadapan Membutuhkan Batas dan Pengawasan

Dari berbagai peristiwa tersebut, terdapat satu kesimpulan penting. Penyadapan bukanlah tindakan yang secara otomatis dapat dibenarkan hanya karena dilakukan oleh institusi negara.

Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak warga negara.

Teknologi pengawasan yang semakin canggih juga menghadirkan tantangan baru. Jika dahulu penyadapan identik dengan penyadapan telepon dan pemasangan alat perekam, sekarang pengawasan dapat menjangkau komunikasi digital, perangkat elektronik, akun pribadi, hingga aktivitas seseorang di dunia maya.

Karena itu, penting membedakan antara penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dengan tindakan mengakses komunikasi atau perangkat elektronik seseorang tanpa hak.

Keduanya memiliki persoalan hukum yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.

Penutup: Negara Harus Diawasi Agar Tidak Menjadi Pengawas Tanpa Batas

Sejarah Martin Luther King Jr., Richard Nixon, dan Angela Merkel memperlihatkan bahwa penyalahgunaan teknologi pengawasan bukan sekadar cerita masa lalu.

Bahkan negara dengan tradisi demokrasi dan lembaga hukum yang kuat pun pernah menghadapi persoalan serius terkait penyadapan dan pengawasan rahasia.

Pada akhirnya, ukuran demokrasi bukan hanya terletak pada kecanggihan teknologi dan kekuatan aparat penegak hukum, tetapi juga pada kemampuan negara membatasi dirinya sendiri.

Sebab, ketika kekuasaan merasa berhak mengetahui segala sesuatu tentang kehidupan seseorang, sementara tidak ada mekanisme yang mengawasi penggunaan kewenangan tersebut, maka privasi dan kebebasan warga negara berada dalam ancaman.

Negara memang memiliki kewajiban menjaga keamanan. Namun, negara juga memiliki kewajiban melindungi hak-hak rakyatnya.

Sebab, dalam negara hukum, bukan hanya rakyat yang harus tunduk pada hukum. Kekuasaan pun harus tunduk pada hukum.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *