JogjaLima.id — Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terus berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan suap untuk menghapus temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Informasi penyitaan disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Selain kantor BPK Jateng, penyidik juga menggeledah dua rumah pihak terkait. KPK mendalami dokumen dan barang bukti elektronik yang disita untuk mengungkap keterkaitannya dengan dugaan pengondisian hasil audit.

Hingga perkembangan yang diberitakan pada 23 Oktober tersebut, KPK belum merinci jumlah pasti uang yang ditemukan di kantor BPK maupun memastikan secara terbuka keterkaitan langsung uang itu dengan dugaan transaksi suap.

Tiga tersangka telah ditetapkan

Perkara ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 23 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni: Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten periode 2025–2030, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025–2026.

Berawal dari temuan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5,18 miliar

Salah satu pokok perkara yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan pengondisian hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025.

Dalam pemeriksaan pada April 2026, BPK Perwakilan Jawa Tengah menemukan dugaan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5,18 miliar. Nilai tersebut terdiri atas sekitar Rp4,16 miliar untuk honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan jam pelaksanaan serta sekitar Rp1,02 miliar untuk honorarium pelaksana kegiatan.

Menurut konstruksi perkara yang disampaikan KPK, temuan tersebut kemudian menjadi objek pembahasan mengenai kemungkinan penghapusan atau dropping temuan audit.

KPK menduga terdapat pembicaraan mengenai pemberian uang agar temuan kelebihan pembayaran honorarium tersebut dihapus dari laporan hasil pemeriksaan.

Dalam penjelasan KPK pada 16 Oktober 2026, muncul dugaan permintaan uang sebesar Rp600 juta yang kemudian dinegosiasikan menjadi Rp400 juta.

KPK juga mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam rangkaian komunikasi dan penyiapan uang tersebut. Penyidik masih bertugas mengumpulkan dan menguji alat bukti untuk mengungkap peran setiap pihak.

Temuan audit telah dihapus dari laporan hasil pemeriksaan

Persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara ini bukan hanya dugaan adanya transaksi uang, melainkan juga dugaan perubahan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan keterangan KPK , laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pemkab Klaten pada Juni 2026. Dalam laporan tersebut, temuan kelebihan pembayaran honorarium narasumber disebut telah dihapus.

Apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini akan memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pemeriksaan keuangan negara. Hasil audit yang semestinya disusun berdasarkan bukti dan standar pemeriksaan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan di luar proses profesional.

KPK juga mendalami klaster dugaan korupsi lainnya

Selain dugaan suap untuk mengondisikan hasil pemeriksaan BPK, KPK mengungkap adanya beberapa klaster dugaan korupsi lain yang didalami dalam perkara di lingkungan Pemkab Klaten.

Klaster tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.

Pengembangan sejumlah klaster tersebut perlu dicermati untuk mengetahui apakah penyidik menemukan keterkaitan antarpihak, pola penerimaan uang, atau mekanisme yang diduga digunakan dalam praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Penggeledahan kantor BPK menjadi bagian penting penyidikan

Penyitaan uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah menambah bahan yang dapat digunakan penyidik untuk menguji dugaan pengondisian hasil audit.

Dokumen pemeriksaan, catatan komunikasi, serta bukti transaksi berpotensi membantu menjelaskan bagaimana suatu temuan audit diproses, siapa saja yang berkomunikasi, dan apakah terdapat hubungan antara perubahan laporan dengan dugaan pemberian uang.

Publik juga perlu menunggu penjelasan resmi mengenai asal-usul uang yang ditemukan di kantor BPK, kaitannya dengan para tersangka, dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita.

Menjaga integritas audit keuangan negara

Perkembangan perkara Klaten menjadi pengingat penting mengenai kedudukan audit dalam sistem pengawasan keuangan negara. Audit BPK memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada publik dan lembaga negara mengenai kewajaran laporan keuangan serta pengelolaan keuangan pemerintah.

Karena itu, independensi pemeriksa, kecukupan bukti, konsistensi penerapan standar pemeriksaan, dan transparansi tindak lanjut hasil audit harus dijaga.

Jika dugaan pengondisian hasil audit terbukti di pengadilan, persoalannya tidak berhenti pada pihak yang diduga memberi atau menerima uang. Kasus tersebut juga akan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengendalian internal, pengawasan etik, serta mekanisme untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan tidak dapat diubah demi kepentingan tertentu.

Penyidikan KPK di Klaten kini menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus momentum untuk memperkuat integritas pemeriksaan keuangan negara.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *