JogjaLima – Dari Rutan Pondok Bambu ke RSUD Wonosari. Dari Rp250 juta ke Rp10,5 miliar. Jaraknya bukan cuma soal kilometer. Ada jarak angka yang cukup fantastis.
Ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan ongkos Rp250 juta untuk meloloskan telepon seluler di Rutan Pondok Bambu, publik di media sosial segera berkreasi. Muncullah julukan “Ratu Pungli”. Tentu saja, itu julukan netizen.
Lalu kita menengok ke Gunungkidul.
Di RSUD Wonosari, muncul persoalan dugaan pemotongan jasa pelayanan yang nilainya disebut mencapai Rp10,5 miliar. Nah, kalau Rp250 juta bisa melahirkan “Ratu Pungli”, Rp10,5 miliar sebaiknya melahirkan gelar apa?
Ratu Potong Jaspel?
Atau jangan-jangan lebih tepat:
Ratu Tanda Tanya?
Sebab persoalan sebenarnya bukan mencari mahkota. Persoalannya adalah mencari jawaban. Ke mana uangnya mengalir? Untuk dana taktis ? Untuk pengadaan barang/jasa fiktif?
Satire boleh bermain-main dengan kata. Netizen boleh membuat julukan. Tetapi uang miliaran rupiah tidak boleh diperlakukan sebagai bahan permainan.
Uang pemotongan mempunyai jejak. Ada dokumen. Ada pencatatan. Ada rekening. Ada bukti penerimaan. Karena itu, publik tidak membutuhkan mahkota. Tetapi butuh pertanggungjawaban. Sebab Rp 10,5 miliar bukan angka yang kecil.
Rumah Sakit Bukan Kerajaan
RSUD Wonosari adalah rumah sakit milik pemerintah daerah. Karena itu, ketika muncul persoalan keuangan, standar pertanggungjawabannya tidak boleh berhenti pada:
“Ini kebijakan internal.”
Karena kebijakan internal pun harus mempunyai dasar. Harus ada kewenangan. Harus ada mekanisme. Dan harus ada pertanggungjawaban.
Sebab rumah sakit bukan kerajaan. Direktur bukan ratu. Jasa pelayanan bukan upeti. Dan uang miliaran rupiah bukan uang yang boleh hilang dari radar pertanggungjawaban hanya karena dibungkus istilah administrasi.
