JogjaLima – Nama Budi Arie Setiadi beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di media sosial. Namanya trending di X dan Threads setelah sebuah video pernyataannya beredar luas di berbagai platform.
Dalam video tersebut, Budi Arie terlihat duduk di samping Joko Widodo dan berbicara mengenai apa yang disebutnya sebagai “percepatan 2029”.
Potongan pernyataan itu kemudian berkembang menjadi bahan spekulasi politik dan memunculkan beragam tafsir mengenai arah konstelasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029.
Pernyataan tersebut menjadi semakin menarik karena Budi Arie bukan figur yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Budi merupakan salah satu tokoh pendiri Projo dan pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tak mengherankan jika pernyataan mengenai “percepatan 2029” kemudian memperoleh perhatian politik yang jauh lebih besar dibandingkan apabila pernyataan serupa datang dari tokoh biasa.
Di tengah derasnya pemberitaan tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bahkan menilai Budi Arie sedang berupaya mengadu domba Prabowo dan Jokowi.
Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa pernyataannya tersebut merupakan pandangan pribadi dan tidak memiliki kaitan dengan Jokowi.
Namun, klarifikasi itu tidak serta-merta mengakhiri persoalan.
Sebab, dalam politik, persoalan tidak selalu berhenti pada apa yang dikatakan, tetapi juga menyangkut mengapa pernyataan itu muncul, dalam konteks apa disampaikan, dan bagaimana rekamannya kemudian beredar ke ruang publik.
Dari pernyataan pribadi menjadi isu kekuasaan
Secara formal, seseorang tentu berhak menyampaikan pandangan politik sebagai pendapat pribadi. Tetapi ketika pendapat tersebut disampaikan oleh tokoh yang memiliki sejarah kedekatan dengan kekuasaan, terlebih dalam sebuah forum yang memperlihatkan kehadiran Joko Widodo, maka publik memiliki alasan untuk membaca pernyataan itu dalam konteks yang lebih luas.
Di sinilah “percepatan 2029” menjadi lebih dari sekadar sebuah kalimat, tetapi berubah menjadi sebuah narasi politik. Narasi tersebut dapat ditafsirkan ke berbagai arah: apakah yang dimaksud adalah percepatan konsolidasi politik, perubahan konfigurasi kekuasaan, pembentukan poros politik baru, atau sekadar feeling pribadi seorang tokoh terhadap dinamika politik yang akan datang?
Tidak ada satu tafsir yang dapat begitu saja dianggap sebagai kebenaran.
Justru ketidakjelasan itulah yang membuat pernyataan tersebut memiliki daya politik.
Pertanyaan yang lebih penting: mengapa rekaman itu muncul sekarang?
Ada satu aspek yang menurut kami jauh lebih menarik untuk diperhatikan. Yakni perjalanan sebuah percakapan yang semestinya berada dalam ruang terbatas hingga kemudian menjadi konsumsi publik.
Tentu saja, tidak tepat langsung menyimpulkan bahwa rekaman tersebut sengaja dibocorkan.
Kemungkinan adanya kebocoran teknis, perekaman tanpa disengaja, atau penyebaran oleh pihak tertentu tetap terbuka. Namun dalam komunikasi politik, terutama ketika menyangkut isu kekuasaan, sebuah rekaman yang sensitif dapat memiliki konsekuensi jauh lebih besar daripada sekadar isi percakapannya.
Karena itu, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada:
“Apa maksud Budi Arie dengan percepatan 2029?” Tetapi juga:
“Mengapa pernyataan itu sampai ke ruang publik?”
Dan pertanyaan berikutnya:
“Siapa yang memperoleh keuntungan politik dari beredarnya rekaman tersebut?”
Pertanyaan semacam ini bukan berarti menuduh adanya operasi politik tertentu. Sebaliknya, ini adalah cara melihat bagaimana informasi bekerja dalam sebuah kontestasi kekuasaan.
Rekaman politik sebagai instrumen pengukuran kekuatan
Dalam politik modern, informasi bukan sekadar alat untuk menyampaikan pesan. Informasi juga dapat menjadi alat untuk mengukur reaksi.
Sebuah pernyataan yang kontroversial, ketika dilempar ke ruang publik, dapat menghasilkan berbagai respons. Dari respons tersebut, aktor politik dapat membaca siapa yang mendukung, siapa yang menolak, siapa yang diam, dan siapa yang justru mengambil posisi berlawanan.
Dengan kata lain, sebuah isu dapat berfungsi sebagai semacam political testing—pengujian terhadap konfigurasi kekuatan politik. Dalam konteks itu, beredarnya rekaman Budi Arie dapat dibaca dari beberapa kemungkinan.
Pertama, dapat menjadi sarana untuk menakar kekuatan dan respons publik terhadap gagasan tertentu.
Kedua, dapat digunakan untuk memetakan loyalitas di antara kelompok-kelompok politik.
Ketiga, dapat menjadi instrumen untuk melihat seberapa solid hubungan antara kelompok pendukung Prabowo dan kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.
Keempat, sebuah narasi yang awalnya hanya berupa percakapan terbatas dapat perlahan-lahan ditanamkan ke dalam ruang publik sehingga menjadi bagian dari diskursus politik jauh sebelum memasuki tahun politik 2029. Semua kemungkinan tersebut tentu masih membutuhkan bukti. Tetapi justru karena itulah fenomena ini menarik untuk diamati.
“Percepatan 2029” sebagai sinyal politik
Dalam politik, sebuah pernyataan tidak selalu harus berupa deklarasi untuk memiliki makna. Kadang-kadang sebuah istilah yang ambigu justru lebih efektif.
“Percepatan 2029” adalah contoh yang menarik.
Percepatan 2029 tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang harus dipercepat. Namun karena dikaitkan dengan figur-figur yang memiliki pengaruh dalam konfigurasi kekuasaan nasional, istilah tersebut segera memancing spekulasi.
Apakah yang dipercepat adalah konsolidasi?
Apakah yang dipercepat adalah pembentukan koalisi?
Apakah yang dipercepat adalah pencarian kandidat?
Ataukah hanya sebuah perasaan politik mengenai perubahan konstelasi kekuasaan?
Jawabannya belum tentu ada dalam video tersebut.
Tetapi politik sering kali bekerja justru melalui sinyal, bukan pernyataan terbuka. Sinyal dilemparkan. Publik bereaksi. Kelompok politik mengambil posisi. Kemudian aktor-aktor yang berkepentingan membaca peta tersebut.
Mengapa PSI langsung bereaksi?
Respons PSI terhadap pernyataan Budi Arie juga menjadi bagian penting dari dinamika ini. Ketika PSI menilai Budi Arie sedang mengadu domba Prabowo dan Jokowi, secara tidak langsung PSI sedang memberikan frame politik terhadap video tersebut.
Satu pihak mengatakan: ini adalah pernyataan pribadi.
Pihak lain membaca: ini adalah upaya mengganggu hubungan politik dua figur. Dengan demikian, publik tidak lagi hanya memperdebatkan ucapan Budi Arie.
Publik mulai memperdebatkan hubungan Prabowo–Jokowi.
Dan di situlah sebuah potongan video berubah menjadi isu politik yang jauh lebih besar daripada konteks awalnya.
Politik 2029 sudah dimulai?
Pemilu 2029 memang masih berada di depan. Namun politik menuju sebuah pemilu tidak selalu dimulai ketika masa kampanye resmi dibuka.
Konsolidasi elite, pembentukan jaringan, penjajakan koalisi, pengukuran elektabilitas, serta pembentukan persepsi publik dapat berlangsung jauh sebelumnya.
Karena itu, istilah “percepatan 2029” menjadi menarik bukan karena memberikan jawaban, tetapi karena membuka pertanyaan mengenai seberapa dini para aktor politik mulai menghitung masa depan kekuasaan.
Bisa saja semuanya hanyalah pernyataan pribadi seorang tokoh.
Bisa juga merupakan refleksi dari pembacaan politik tertentu.
Atau, mungkin saja publik sedang menyaksikan sebuah proses yang jauh lebih kompleks: sinyal politik yang dilemparkan, kemudian diuji melalui respons publik. Kita belum memiliki cukup bukti untuk memilih salah satu kesimpulan tersebut.
Tetapi satu hal sudah jelas.
Sebuah percakapan yang seharusnya terbatas kini telah menjadi konsumsi jutaan orang dan telah memunculkan respons dari partai politik, memaksa klarifikasi dari tokoh yang bersangkutan, dan membuka kembali pembicaraan mengenai hubungan antar-kekuatan politik menuju 2029.
Maka, daripada terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah, publik sebaiknya mengamati ke mana arah narasi ini bergerak.
Sebab dalam politik, terkadang yang paling penting bukanlah siapa yang pertama kali mengucapkan sebuah kalimat. Melainkan siapa yang kemudian berhasil menentukan makna dari kalimat tersebut.
Dan dalam kasus “percepatan 2029”, permainan makna itu tampaknya baru saja dimulai.
