JogjaLima.id – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul yang digelar hari ini, Senin (9/11/2026), menetapkan Eri Agustin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul secara aklamasi.
Namun, terpilihnya Eri Agustin secara aklamasi ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pelaksanaan Musda justru menuai kritik dari sejumlah tokoh senior Partai Golkar yang menilai proses pemilihan berlangsung tidak demokratis dan tidak jujur.
Salah satu kritik keras disampaikan Tommy Harahap, SH., MH., mantan anggota DPRD DIY dari Partai Golkar periode 1997 dan pengurus Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 1990.
Tommy menilai, proses Musda kali ini menyisakan persoalan serius terkait mekanisme organisasi, terutama menyangkut penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Kecamatan (PK) di 18 kecamatan menjelang pelaksanaan Musda.
Menurutnya, penunjukan Plt Pimpinan Kecamatan yang dilakukan hanya sehari sebelum Musda oleh Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, merupakan tindakan yang patut dipertanyakan dari sisi kewenangan maupun etika organisasi.
Tommy berpandangan bahwa kewenangan penunjukan Plt Pimpinan Kecamatan berada pada Ketua DPD Partai Golkar DIY, bukan Ketua DPD Kabupaten.
“Mem-Plt-kan PK secara mendadak tidak etis, tidak demokratis dan tidak jujur,” tegas Tommy.
Tommy juga mempersoalkan konsekuensi dari penunjukan tersebut terhadap hak representasi dalam Musda.
Dengan adanya penunjukan Plt secara mendadak, menurutnya, pihak yang diundang dan memiliki kesempatan mengikuti Musda adalah para Plt Pimpinan Kecamatan, bukan para pimpinan kecamatan definitif yang selama ini menjalankan roda organisasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi komposisi peserta dan konfigurasi dukungan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi partai di tingkat kabupaten tersebut.
SIAP BAWA POLEMIK MUSDA KE MAHKAMAH PARTAI
Kritik serupa juga disampaikan kader Partai Golkar lainnya, Ratno Pintoyo.
Ratno menyatakan tidak menerima begitu saja proses dan hasil Musda yang dinilai menyisakan persoalan konstitusional organisasi.
Ratno berencana membawa persoalan Musda tersebut melalui mekanisme organisasi dengan menyampaikan keberatan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan Mahkamah Partai Golkar.
Langkah tersebut dimaksudkan agar dugaan pelanggaran mekanisme organisasi dalam pelaksanaan Musda dapat diperiksa dan mendapatkan penyelesaian melalui jalur yang sah sesuai ketentuan internal partai.
Sikap Ratno menunjukkan bahwa persoalan Musda Golkar Gunungkidul berpotensi berlanjut menjadi sengketa internal apabila keberatan dari sejumlah tokoh dan kader tidak memperoleh penyelesaian.
AKLAMASI BELUM TENTU MENJAMIN LEGITIMASI
Terpilihnya Eri Agustin secara aklamasi memang memberikan kepastian mengenai figur yang akan memimpin Partai Golkar Gunungkidul ke depan.
Namun, dalam kehidupan organisasi politik, aklamasi tidak semata-mata menjadi ukuran kualitas demokrasi. Proses yang mendahului pengambilan keputusan juga harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap AD/ART dan peraturan organisasi.
Persoalan penunjukan Plt Pimpinan Kecamatan menjelang Musda menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari penyelenggara.
Apakah penunjukan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme organisasi? Apakah hak representasi peserta Musda telah dijalankan secara benar? Dan apakah seluruh tahapan Musda telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar hasil Musda tidak hanya memperoleh pengakuan secara formal, tetapi juga mendapatkan legitimasi organisatoris dari seluruh kader.
Pada akhirnya, tantangan Eri Agustin bukan hanya memimpin Partai Golkar Gunungkidul, tetapi juga memulihkan soliditas internal pascapolemik Musda.
Sebab, kemenangan dalam forum Musda seharusnya menjadi awal konsolidasi, bukan justru menjadi sumber perpecahan baru di tubuh partai.
