JogjaLima.id – Ada kalanya jabatan tertinggi dalam struktur kekuasaan justru menjadi tempat paling tidak nyaman bagi seseorang. Itulah situasi politik yang kini sedang dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Polemik dokumen pendidikan yang semula dipandang sebagai persoalan administratif  kini telah berkembang menjadi persoalan politik nasional. Terlebih setelah muncul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Situasi semakin menarik ketika Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada 10 November 2026.

Pertanyaannya, mengapa posisi Gibran menjadi begitu dilematis?

Pertama, bertahan berarti harus menghadapi krisis legitimasi.

Secara politik, mempertahankan jabatan di tengah kontroversi putusan pengadilan bukan perkara sederhana. Meskipun status Gibran masih sebagai Wakil Presiden, persoalan yang muncul telah menyentuh kepercayaan publik terhadap proses pencalonan dan persyaratan konstitusional seorang pejabat negara.

Gibran mungkin masih memiliki dukungan politik, tetapi dukungan politik tidak selalu identik dengan legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat.

Semakin lama persoalan ini tidak memperoleh penyelesaian yang meyakinkan, semakin besar pula risiko terkikisnya legitimasi politik.

Kedua, mundur bisa menjadi jalan keluar, tetapi bukan tanpa konsekuensi.

Mengundurkan diri mungkin dipandang sebagai langkah untuk meredakan ketegangan politik dan menghindari proses pemakzulan yang berlarut-larut.

Namun, keputusan tersebut juga berpotensi ditafsirkan sebagai pengakuan atas kegagalan mempertahankan legitimasi pencalonan.

Di sisi lain, pengunduran diri Gibran bukan hanya menyangkut dirinya sendiri. Ada konsekuensi politik terhadap hubungan Prabowo dengan Jokowi, mengingat dukungan politik mantan Presiden tersebut memiliki peran penting dalam konfigurasi kekuasaan pada Pilpres 2024.

Dengan demikian, mundur bukan sekadar keputusan personal, melainkan juga keputusan yang memiliki implikasi terhadap peta kekuatan politik nasional.

Ketiga, menghadapi proses hukum berarti mempertaruhkan kredibilitas.

Gibran masih memiliki ruang untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Akan tetapi, persoalannya bukan hanya apakah Gibran dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki riwayat pendidikan tertentu. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sinilah pentingnya membedakan antara riwayat pendidikan seseorang dengan keabsahan dokumen administratif yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan.

Keduanya merupakan persoalan yang berkaitan, tetapi tidak selalu identik.

Keempat, Prabowo juga berada dalam posisi yang tidak mudah.

Presiden Prabowo menghadapi dilema politik tersendiri.

Di satu sisi, Gibran adalah Wakil Presiden yang dipilih melalui proses pemilu dan menjadi bagian dari pemerintahan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Presiden harus mempertimbangkan aspirasi publik, putusan lembaga peradilan, serta kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan. Mendukung Gibran sepenuhnya berisiko menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan sedang melindungi kepentingan politik keluarga tertentu.

Sebaliknya, mengambil jarak dari Gibran berpotensi memengaruhi hubungan politik dengan Jokowi dan kelompok pendukungnya. Dengan kata lain, persoalan Gibran perlahan dapat berubah menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo.

Kelima, DPR berada di antara fungsi pengawasan dan kepentingan politik.

Wacana penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat menunjukkan bahwa persoalan ini telah memasuki ruang politik parlemen. Namun, DPR harus berhati-hati agar persoalan hukum tidak semata-mata dijadikan instrumen pertarungan politik.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemakzulan bukan instrumen untuk memuaskan tekanan politik, tetapi mekanisme konstitusional yang memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri.

Persoalannya bukan sekedar Gibran 

Pada akhirnya, polemik ini sesungguhnya jauh lebih besar daripada persoalan seorang Wakil Presiden. Ini merupakan ujian terhadap kualitas demokrasi, supremasi hukum, etika kekuasaan, dan konsistensi penerapan konstitusi.

Jangan sampai publik memperoleh kesan bahwa persyaratan jabatan publik dapat ditafsirkan secara lentur ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, tetapi diterapkan secara ketat ketika menyangkut masyarakat biasa.

Jabatan Presiden maupun Wakil Presiden bukan warisan keluarga, bukan hadiah politik, dan bukan pula hak istimewa yang kebal terhadap pengujian hukum. Keduanya merupakan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Gibran kini menghadapi tiga pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi: bertahan dengan segala risiko politiknya, mengundurkan diri dengan segala implikasinya, atau melanjutkan perjuangan melalui proses hukum. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan: dalam negara hukum, keputusan politik tidak boleh menggantikan kepastian hukum.

Sebab, pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan sekadar jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan kepercayaan rakyat terhadap konstitusi dan institusi negara.

Putusan MA sudah jelas, tafsir ahli hukum terbelah.

Ada ironi dalam polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan Mahkamah Agung sudah dijatuhkan. Namun, putusan tersebut justru melahirkan perdebatan baru di kalangan ahli hukum.

Sebagian melihatnya sebagai konsekuensi hukum yang berlaku surut dan berimplikasi terhadap keabsahan persyaratan pencalonan. Sebagian lainnya mengingatkan bahwa pembatalan dokumen administrasi tidak serta-merta membatalkan proses pemilu, pelantikan, maupun jabatan Wakil Presiden.

Persoalannya kemudian bukan lagi semata-mata bagaimana membaca amar putusan MA, tetapi bagaimana menempatkan putusan tersebut dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia.

Ketika para ahli hukum berbeda tafsir, publik pun dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah hukum sedang memberikan kepastian, atau justru membuka ruang ketidakpastian baru?

Di tengah perdebatan itu, Gibran berada dalam posisi dilematis. Bertahan menghadapi tekanan legitimasi, mundur dengan konsekuensi politik, atau memperjuangkan pembelaan hukum dengan segala risikonya.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga tidak berada dalam posisi yang mudah. Setiap pilihan politiknya berpotensi membawa konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan dan konfigurasi kekuasaan.

Satu hal yang harus dijaga: jangan sampai perbedaan tafsir hukum berubah menjadi pembenaran politik untuk mempertahankan atau menjatuhkan seseorang.

Sebab, dalam negara hukum, yang seharusnya berkuasa bukan tafsir yang paling menguntungkan kepentingan politik, melainkan hukum dan konstitusi itu sendiri.

Hakim dianggap tahu semua hukum, tetapi siapa yang menguji kebenaran penafsorannya ?

Ada ironi dalam dunia peradilan kita. Hakim dianggap mengetahui hukum (ius curia novit). Putusan hakim juga harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur).

Namun, hakim bukanlah manusia yang tidak mungkin salah. Ketika putusan pengadilan melahirkan perbedaan tafsir di kalangan ahli hukum, masyarakat justru dihadapkan pada pertanyaan yang tidak sederhana: apakah kebenaran hukum ditentukan oleh argumentasi hukum yang paling rasional, atau oleh siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan?

Dalam sistem peradilan, putusan hakim memang memiliki otoritas yang harus dihormati. Tetapi otoritas tidak identik dengan kebenaran absolut.
Putusan yang keliru tetap mungkin terjadi. Perbedaannya, sistem hukum menyediakan mekanisme koreksi melalui upaya hukum. Ketika seluruh upaya hukum telah tertutup, putusan memperoleh finalitas, bukan berarti seluruh argumentasi hukumnya berubah menjadi kebenaran yang tidak boleh diperdebatkan.

Polemik putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata. Para ahli hukum boleh berbeda pendapat. Publik boleh mempertanyakan argumentasi hakim. Bahkan, putusan pengadilan pun boleh dikritisi secara akademis.
Sebab, menghormati pengadilan bukan berarti meniadakan daya kritis terhadap putusan pengadilan.

Jangan sampai kewibawaan hakim ditafsirkan sebagai kewajiban masyarakat untuk selalu menganggap semua pertimbangan hakim pasti benar. Sebab, jika hakim dianggap selalu benar hanya karena ia hakim, lalu siapa yang akan mengingatkan ketika hakim melakukan kekeliruan?

“Hakim memang dianggap tahu semua hukum, tetapi bukan berarti semua yang dikatakan hakim otomatis menjadi kebenaran hukum”.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *