Ketika Presiden Pun Tidak Aman

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu peristiwa yang patut mendapatkan perhatian serius dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Persoalannya bukan semata-mata karena seorang Presiden diduga menjadi korban penyadapan. Lebih dari itu, kasus ini membuka pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sesungguhnya alat-alat negara digunakan, siapa yang mengendalikan teknologi pengawasan, dan sejauh mana kewenangan aparat dapat dipertanggungjawabkan.

Jika benar perangkat penyadapan milik institusi negara digunakan tanpa prosedur dan kewenangan yang sah, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran teknis atau administratif. Ini menyangkut integritas institusi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dari Penyadapan Menuju Dugaan Makar

Pada 9 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan perkembangan bahwa kasus dugaan penyadapan Presiden mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar.

Yusril menjelaskan bahwa penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, intersepsi elektronik, dan tindak pidana terkait akses terhadap sistem elektronik.

Namun, penting dicatat bahwa dugaan makar masih memerlukan pembuktian. Penyadapan ilegal dan makar merupakan dua konstruksi tindak pidana yang berbeda. Tidak setiap tindakan penyadapan dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai makar.

Unsur kesengajaan, tujuan, perbuatan, dan alat bukti harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sinilah profesionalitas penyidik dan objektivitas proses hukum menjadi sangat penting.

Alat Sadap: Instrumen Negara atau Instrumen Kekuasaan?

Dalam negara modern, teknologi penyadapan memang diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional.

Aparat penegak hukum membutuhkan instrumen tersebut untuk mengungkap kejahatan terorganisasi, terorisme, korupsi, perdagangan narkotika, dan berbagai ancaman terhadap keamanan negara.

Namun, kewenangan yang besar selalu mengandung risiko penyalahgunaan.

Teknologi yang semula dirancang untuk melindungi negara dapat berubah menjadi instrumen untuk mengawasi lawan politik, mengintimidasi masyarakat, atau mengendalikan informasi.

Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang mengawasi pihak yang memiliki kemampuan untuk menyadap?

Dalam negara demokrasi, tidak boleh ada institusi yang memiliki kewenangan pengawasan tanpa mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban.

Bahkan, ketika penyadapan dilakukan terhadap Presiden sekalipun, proses penegakan hukumnya harus tetap berlandaskan hukum, bukan semata-mata kepentingan politik atau perlindungan kekuasaan.

Sejarah Mengajarkan Bahaya Penyalahgunaan Penyadapan

Sejarah politik dunia memberikan banyak pelajaran mengenai bagaimana teknologi pengawasan dapat disalahgunakan oleh kekuasaan.

Skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972 menjadi salah satu contoh paling terkenal. Penyadapan dan kegiatan intelijen politik yang melibatkan lingkaran kekuasaan Presiden Richard Nixon berkembang menjadi krisis konstitusional yang akhirnya mendorong pengunduran dirinya pada 1974.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengawasan ilegal bukan hanya menyangkut privasi individu, tetapi juga integritas pemerintahan dan demokrasi.

Demikian pula kontroversi pengawasan massal oleh badan intelijen Amerika Serikat yang diungkap Edward Snowden pada 2013. Peristiwa tersebut memicu perdebatan internasional mengenai batas kewenangan negara dalam mengumpulkan informasi pribadi.

Pelajarannya sederhana: teknologi pengawasan yang tidak dikontrol dapat menjadi ancaman bagi demokrasi.

Jangan Sampai Isu Makar Menjadi Alat Pembungkam Kritik

Ada satu hal yang juga harus mendapatkan perhatian.

Ketika sebuah kasus penyadapan dikaitkan dengan dugaan makar, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam membangun konstruksi hukumnya.

Jangan sampai istilah makar digunakan secara terlalu luas sehingga tindakan yang sebenarnya merupakan kritik, perbedaan pendapat, aktivitas jurnalistik, atau pengawasan terhadap pemerintah justru dipersepsikan sebagai ancaman terhadap negara.

Makar merupakan tindak pidana serius yang memiliki unsur-unsur hukum tertentu. Karena itu, pembuktiannya tidak boleh didasarkan pada asumsi, kecurigaan, atau penafsiran politik semata.

Negara demokrasi justru harus mampu membedakan secara tegas antara ancaman terhadap konstitusi dengan kritik terhadap pemerintah.

Mengkritik Presiden bukan makar. Mengawasi kebijakan pemerintah bukan makar. Mengungkap dugaan penyimpangan kekuasaan juga bukan makar.

Sebaliknya, tindakan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana makar tentu harus diproses secara hukum.

Siapa yang Mengawasi Pengawas?

Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perangkat penyadapan di Indonesia.

Pertama, perlu ada transparansi mengenai lembaga yang memiliki perangkat penyadapan dan dasar hukum penggunaannya.

Kedua, harus tersedia mekanisme otorisasi dan pengawasan yang independen agar penyadapan tidak dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun politik.

Ketiga, perlu ada pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan dan perangkat negara.

Keempat, perlindungan terhadap jurnalis, aktivis, tokoh masyarakat, dan warga negara harus menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola pengawasan elektronik.

Sebab, apabila penyadapan dapat dilakukan tanpa kontrol yang memadai, tidak ada jaminan bahwa masyarakat biasa akan terbebas dari praktik serupa.

Negara Tidak Boleh Takut pada Transparansi

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo seharusnya tidak berhenti pada pencarian siapa pelakunya dan apa motifnya.

Lebih penting lagi, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh instrumen kekuasaan negara bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Presiden harus dilindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Namun, pada saat yang sama, rakyat juga harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan instrumen pengawasan oleh negara.

Sebab, dalam negara demokrasi, keamanan Presiden dan keamanan rakyat bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan.

Keduanya harus berjalan beriringan dalam koridor konstitusi.

Pada akhirnya, persoalan terpenting bukan hanya siapa yang menyadap Presiden, melainkan siapa yang mengawasi para pemegang kewenangan penyadapan.

Sebab, ketika alat negara berubah menjadi instrumen kekuasaan, yang terancam bukan hanya privasi seseorang, melainkan masa depan demokrasi itu sendiri.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *