JogjaLima.id — Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Muhammad Ramadhani, memaparkan penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Penghitungan tersebut disampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Dalam keterangannya, Ramadhani menjelaskan bahwa nilai tersebut berasal dari tiga komponen penghitungan, yakni selisih penerimaan dan biaya penyelenggaraan haji khusus, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus, serta pembayaran biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan.
Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara. Namun, selain memperhatikan besarnya angka yang disampaikan, publik juga perlu memahami bagaimana penghitungan kerugian negara dilakukan, apa dasar dokumennya, dan bagaimana kesimpulan auditor dinilai dalam proses peradilan.
Tiga komponen penghitungan kerugian negara
Berdasarkan keterangan auditor dalam persidangan, penghitungan kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.
Pertama, sebesar Rp438.218.328.446,48, yang berasal dari penghitungan selisih penerimaan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari jemaah dengan pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2024. Komponen ini berkaitan dengan 8.151 jemaah yang menurut hasil pemeriksaan dinilai tidak berhak berangkat menggunakan kuota tersebut.
Kedua, sebesar Rp39.954.729.719,93, yang berasal dari penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024.
Ketiga, sebesar Rp143.917.149.000, yang berkaitan dengan pembayaran biaya atau fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan selama 2023–2024. Ketiga komponen tersebut dijumlahkan menjadi Rp622.090.207.166,41.
Rincian ini penting karena setiap komponen memiliki karakter transaksi dan dasar penghitungan yang berbeda. Oleh sebab itu, penilaian atas metodologi audit perlu memperhatikan dasar hukum, dokumen sumber, proses verifikasi, dan alasan mengapa setiap nilai dimasukkan sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.
Empat tahapan pemeriksaan investigatif
Dalam persidangan yang sama, Ramadhani juga menjelaskan empat tahapan penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK.
Tahap pertama adalah praperencanaan, yaitu memahami konstruksi perkara dan bukti yang diperoleh dari instansi berwenang. Pada tahap ini, auditor menilai apakah perkara berada dalam lingkup keuangan negara dan apakah konstruksi perkara sesuai dengan bukti yang tersedia.
Tahap kedua adalah perencanaan, termasuk penyusunan petunjuk pelaksanaan, surat tugas pemeriksaan, dan program pemeriksaan.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan pemeriksaan. Auditor mendalami konstruksi perkara, menganalisis serta mengevaluasi bukti, memperoleh bukti tambahan, dan menyusun konsep kesimpulan mengenai penyimpangan serta nilai kerugian.
Tahap keempat adalah pelaporan, yakni penyusunan konsep hasil pemeriksaan hingga finalisasi laporan hasil pemeriksaan investigatif untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
Ramadhani menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020. Ramadhani juga menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai rujukan.
Keberadaan tahapan dan standar pemeriksaan tersebut menjadi kerangka penting dalam menilai pekerjaan auditor. Namun, penerapan standar pada suatu perkara tetap perlu dilihat dari pelaksanaan konkret, termasuk kecukupan bukti dan konsistensi antara data, metode, serta hasil penghitungan.
Apakah setiap komponen penghitungan dapat diuji?
Penghitungan kerugian negara yang terdiri atas beberapa komponen memunculkan sejumlah pertanyaan yang relevan dalam proses pembuktian.
Untuk komponen selisih penerimaan dan biaya penyelenggaraan haji khusus, misalnya, perlu dipahami dasar penetapan jumlah jemaah yang dinilai tidak berhak berangkat, data penerimaan yang digunakan, biaya yang diperhitungkan, serta hubungan antara transaksi tersebut dan kerugian yang dinyatakan.
Untuk komponen penjualan kuota petugas haji khusus, persoalan yang perlu ditelusuri meliputi bukti transaksi, pihak yang menerima pembayaran, dasar penetapan nilai, dan alasan penerimaan tersebut dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
Sementara itu, untuk komponen fee percepatan, pengujian dapat mencakup bukti pembayaran, aliran dana, pihak penerima, tujuan pembayaran, serta dasar untuk memasukkan nilai tersebut ke dalam penghitungan kerugian negara.
Pertanyaan itu merupakan bagian dari pengujian yang dapat membantu pengadilan memahami dasar faktual dan metodologis setiap komponen.
Penting pula membedakan antara jumlah uang yang diterima pihak tertentu, keuntungan yang dinilai tidak berhak diperoleh, dan kerugian keuangan negara. Ketiganya tidak selalu identik. Hubungan antara transaksi, penyimpangan, dan kerugian harus dijelaskan berdasarkan bukti serta kerangka hukum yang relevan.
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan tindak pidana yang berbeda. Penerapannya harus memperhatikan unsur masing-masing pasal, fakta yang terbukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pengujian di persidangan tidak cukup hanya mempertanyakan apakah auditor berasal dari lembaga yang berwenang. Hal yang juga penting adalah apakah prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan, dokumen yang digunakan relevan dan dapat dipercaya, serta metode penghitungan dapat menjelaskan asal-usul angka kerugian yang dilaporkan.
Transparansi penghitungan untuk menjaga keadilan
Perkara kuota haji memperlihatkan pentingnya keterbukaan mengenai cara auditor menyusun penghitungan kerugian negara. Angka Rp622,09 miliar merupakan kesimpulan yang disampaikan auditor dalam persidangan dan perlu dinilai dalam keseluruhan proses pembuktian perkara.
Bagi publik, persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa kualitas penghitungan kerugian negara tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai atau kewenangan lembaga pemeriksa. Kualitas tersebut juga bergantung pada ketepatan data, keterlacakan transaksi, kecermatan metode, serta kemampuan menjelaskan hubungan antara penyimpangan dan kerugian.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi membutuhkan pemeriksaan yang profesional dan pembuktian yang cermat. Auditor harus mampu mempertanggungjawabkan metodologi serta kesimpulannya, sementara hakim harus menilai bukti secara independen berdasarkan hukum.
Sebab, angka kerugian negara bukan sekadar hasil penjumlahan. Setiap komponennya harus memiliki dasar yang jelas, dapat ditelusuri, dan dapat diuji dalam proses peradilan.
