JogjaLima — Rencana pemerintah menyediakan rekening bank gratis dengan saldo awal Rp50.000 dan wacana pembagian telepon seluler (ponsel) gratis bagi masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara. Di tengah kebutuhan memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos), pemerintah perlu memastikan bahwa program digitalisasi tersebut benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan sebanding dengan biaya yang harus ditanggung negara.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan rencana pemberian ponsel yang dilengkapi rekening digital untuk mempermudah penyaluran bantuan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Hashim menjelaskan bahwa rekening digital pada ponsel penerima akan menjadi sarana penyaluran dana bantuan pemerintah secara langsung. Ia juga menyebut rencana kerja sama dengan dua bank milik negara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memperluas akses masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan.
Informasi tersebut diberitakan detikFinance dalam artikel “Pengumuman! Warga RI Bakal Dapat HP Gratis, Ini Bocorannya”, 13 Oktober 2026.
Namun, sehari kemudian, pemerintah memberikan penjelasan bahwa rencana pembagian ponsel gratis itu belum memasuki tahap pembahasan formal.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, program yang telah disiapkan lebih matang adalah pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000. Adapun instrumen, mekanisme, dan perangkat ponsel masih perlu dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Anggaran untuk pembukaan rekeningnya itu sudah siap. Kalau untuk HP-nya itu nanti kita bahas,” demikian penjelasan Dradjad sebagaimana diberitakan Bisnis.com pada 14 Oktober 2026.
Dengan demikian, rencana pembagian ponsel gratis belum dapat diperlakukan sebagai program yang anggaran dan pelaksanaannya sudah ditetapkan.
Sasaran Awal 25,1 Juta Penduduk
Program pembukaan rekening massal tersebut diprioritaskan bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam pengelompokan data sosial ekonomi pemerintah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyebutkan jumlah sasaran awal sekitar 25,1 juta penduduk. Informasi tersebut diberitakan antara lain oleh Kumparan Bisnis pada 8 Oktober 2026 dan Tirto pada 14 Oktober 2026.
Pemerintah berharap pembukaan rekening dapat memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal. Melalui rekening tersebut, penyaluran bantuan pemerintah diharapkan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dengan sistem digital.
Dari sisi tujuan, perluasan akses perbankan merupakan langkah yang dapat mendukung masyarakat untuk memasuki sistem keuangan formal. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang berhasil dibuka atau perangkat yang dibagikan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sistem tersebut mampu memastikan bantuan diterima oleh orang yang benar-benar berhak.
Anggaran Rp11 Triliun Belum Menjadi Angka Final
Persoalan anggaran menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 9 September 2026 menyebutkan perkiraan kebutuhan dana sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk pembukaan rekening massal dengan saldo awal Rp50.000. Pernyataan itu diberitakan ANTARA News dalam artikel “Airlangga: Pemerintah siapkan Rp11 triliun untuk rekening massal”.
Namun, angka tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pemberitaan DDTCNews pada 11 September 2026, Purbaya menyatakan bahwa angka Rp11 triliun belum pasti karena kebutuhan anggaran masih perlu dihitung.
Perkembangan berikutnya juga menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan penyesuaian sasaran. Pada 30 September 2026, detikFinance memberitakan bahwa program rekening dengan saldo awal Rp50.000 diarahkan kepada warga berusia 17 tahun ke atas yang masuk desil 1 hingga desil 4.
Perbedaan angka dan perkembangan kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara perkiraan awal, sasaran program, dan anggaran yang benar-benar telah ditetapkan.
Apabila sasaran tahap awal sebanyak 25,1 juta orang dan setiap rekening memperoleh saldo Rp50.000, kebutuhan untuk saldo awal saja secara matematis mencapai sekitar Rp1,255 triliun.
Angka itu merupakan hasil perhitungan berdasarkan jumlah sasaran dan saldo per rekening, bukan konfirmasi mengenai total anggaran resmi. Biaya operasional, administrasi, dan kebutuhan pelaksanaan lainnya juga perlu diperhitungkan secara terpisah.
Jika Setiap Orang Mendapat HP Rp1 Juta
Pertanyaan berikutnya adalah berapa besar anggaran yang dibutuhkan apabila pemerintah benar-benar memutuskan membagikan ponsel gratis.
Sebagai simulasi, jika seluruh 25,1 juta sasaran awal masing-masing menerima satu ponsel dengan asumsi harga Rp1 juta per unit, kebutuhan pengadaan perangkat mencapai Rp25,1 triliun.
Jumlah tersebut belum termasuk biaya distribusi, pengelolaan, dukungan teknis, keamanan sistem, dan pemeliharaan jika diperlukan.
Simulasi ini bukan angka pengadaan resmi pemerintah. Hingga 14 Oktober 2026, Dradjad menyatakan bahwa pembahasan formal mengenai perangkat dan anggaran ponsel belum dilakukan.
Meski demikian, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan membagikan perangkat kepada jutaan orang berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal yang besar. Karena itu, sebelum program dilaksanakan, pemerintah perlu menyampaikan perhitungan biaya dan manfaatnya secara transparan.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui janji pemberian fasilitas gratis, sementara sumber pendanaan, total biaya, dan mekanisme pertanggungjawabannya belum dijelaskan secara memadai.
HP Bukan Jawaban Tunggal atas Masalah Bansos
Ponsel yang terhubung dengan rekening digital memang berpotensi mempermudah penerima mengakses informasi dan layanan keuangan. Digitalisasi juga dapat membantu mengurangi hambatan dalam penyaluran bantuan.
Namun, perangkat digital bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bansos.
Persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah ketepatan data penerima, pemutakhiran informasi sosial ekonomi, verifikasi kelayakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Jika data penerima tidak akurat, digitalisasi hanya mengubah cara bantuan disalurkan tanpa otomatis menjamin bahwa bantuan jatuh ke tangan yang tepat.
Sebaliknya, data yang valid dan sistem pengawasan yang baik tetap menjadi kebutuhan utama, baik bantuan disalurkan melalui rekening bank, ponsel, maupun mekanisme lain.
Pemerintah karena itu perlu menjelaskan hubungan program rekening massal dengan sistem pendataan bansos yang sudah ada. Publik juga perlu mengetahui bagaimana warga yang tidak memiliki kemampuan menggunakan perangkat digital, tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan, atau menghadapi kendala administrasi akan dilayani.
Tanpa jawaban atas persoalan tersebut, pembagian perangkat berisiko menjadi pengeluaran tambahan yang belum tentu sebanding dengan peningkatan kualitas penyaluran bantuan.
Transparansi Anggaran Harus Diutamakan
Di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan, setiap penggunaan APBN perlu mempertimbangkan urgensi, efisiensi, pemerataan manfaat, dan kemampuan fiskal negara.
Pemerintah perlu membandingkan biaya pemberian ponsel baru dengan pilihan lain, seperti memperbaiki kualitas data penerima, memperkuat sistem rekening yang sudah tersedia, meningkatkan pengawasan penyaluran bansos, atau menyediakan dukungan digital secara lebih terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian ponsel merupakan pilihan paling efektif, pemerintah tetap perlu membuka informasi mengenai harga satuan, jumlah perangkat, mekanisme pengadaan, kriteria penerima, sumber anggaran, dan pengawasan pelaksanaannya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukanlah berapa banyak rekening dibuka atau ponsel dibagikan. Ukuran utamanya adalah apakah bantuan menjadi lebih tepat sasaran, akses masyarakat terhadap layanan keuangan benar-benar meningkat, dan manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Jangan sampai program yang dikemas sebagai fasilitas gratis justru menjadi beban besar bagi APBN, sementara persoalan utama penyaluran bansos belum terselesaikan.
