Ada mitos yang terus dipelihara dalam wacana pembangunan: bahwa musuh terbesar bangsa ini adalah kemiskinan. Seolah-olah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi bertambah, dan gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, peradaban bangsa dengan sendirinya akan semakin kokoh.
Sejarah memberikan pelajaran yang berbeda. Kemajuan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan tegaknya keadilan. Sebuah bangsa dapat memiliki kekayaan melimpah, teknologi canggih, dan kekuatan politik yang besar, tetapi tetap mengalami kemunduran ketika fondasi moral dan hukumnya mulai keropos.
Kejatuhan Romawi, keruntuhan Uni Soviet, hingga kemunduran berbagai dinasti besar dalam sejarah memang memiliki penyebab yang kompleks. Namun, dari perjalanan sejarah tersebut, kita dapat menarik satu pelajaran penting: kekayaan dan kekuasaan tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah peradaban ketika keadilan kehilangan tempatnya.
Ketika hukum tunduk kepada kepentingan, ketika keadilan dapat dipertukarkan dengan uang, dan ketika kekuasaan lebih menentukan daripada kebenaran, sesungguhnya sebuah bangsa sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri.
Hari ini, Indonesia perlu bercermin pada pelajaran tersebut.
Negara Hukum yang Kehilangan Marwah
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Ketentuan ini bukan sekadar kalimat konstitusional. Ia merupakan janji kebangsaan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, bahwa kekuasaan dibatasi oleh aturan, dan bahwa keadilan tidak boleh ditentukan oleh kekayaan, jabatan, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Namun, janji konstitusi itu akan kehilangan makna apabila hukum hanya tampak tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi terkesan lunak ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya finansial.
Perdebatan mengenai vonis perkara korupsi, disparitas hukuman, integritas aparat penegak hukum, dan konsistensi pemberantasan korupsi memperlihatkan bahwa persoalan keadilan masih menjadi pekerjaan besar bangsa ini.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparency International juga menjadi salah satu indikator yang patut dicermati. Akan tetapi, angka indeks tersebut harus dibaca sesuai metodologinya: ia mengukur persepsi terhadap korupsi sektor publik, bukan secara langsung mengukur seluruh praktik jual beli hukum.
Persoalan mendasarnya bukan semata-mata berapa lama seorang koruptor dijatuhi hukuman. Yang lebih penting ialah apakah penegakan hukum berlangsung secara konsisten, apakah putusan didasarkan pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, apakah prosesnya bebas dari intervensi, dan apakah pemulihan aset negara dilakukan secara efektif.
Keadilan tidak boleh hanya dinilai dari beratnya hukuman. Keadilan juga ditentukan oleh integritas proses yang mengantarkan seseorang pada putusan hukum.
Di sinilah bahaya legal injustice—ketidakadilan yang justru terjadi melalui mekanisme atau keputusan yang memperoleh legitimasi formal dari sistem hukum.
Ketika hukum kehilangan keberpihakan pada kebenaran dan berubah menjadi instrumen transaksi, masyarakat akan mulai meragukan apakah keadilan sungguh-sungguh tersedia bagi semua orang.
Bayangkan seorang warga kecil yang harus bertahun-tahun memperjuangkan haknya, menghadapi biaya perkara, dan menunggu kepastian hukum. Pada saat yang sama, masyarakat menyaksikan perkara-perkara tertentu seolah bergerak lebih cepat ketika melibatkan pihak yang memiliki akses, jabatan, atau kemampuan finansial.
Perbedaan penanganan perkara tentu harus dinilai berdasarkan fakta masing-masing kasus. Namun, apabila akses dan uang benar-benar menjadi penentu perlakuan hukum, persoalannya bukan lagi sekadar kelemahan prosedur. Itu merupakan ancaman terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.
Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara transaksional, tempat keadilan seolah memiliki tarif dan kebenaran harus membayar harga.
Mengapa Jual Beli Hukum Membunuh Peradaban?
Ada setidaknya tiga alasan mengapa praktik memperjualbelikan hukum, apabila dibiarkan, dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Pertama, menghancurkan kepercayaan publik.
Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Masyarakat bersedia mematuhi aturan bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, melainkan juga karena percaya bahwa aturan tersebut berlaku secara adil.
Ketika masyarakat melihat hukum dapat dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan, kepercayaan itu perlahan-lahan terkikis.
Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum dapat berubah menjadi kepatuhan yang terpaksa. Orang tidak lagi menghormati aturan karena menganggapnya benar, tetapi hanya karena takut dihukum atau sedang membutuhkan perlindungan dari sistem.
Dalam kondisi seperti itu, gotong royong melemah, partisipasi publik kehilangan semangat, dan hubungan antara rakyat dengan negara dipenuhi kecurigaan.
Kedua, melahirkan dan melanggengkan kemiskinan struktural.
Ketika hukum tidak lagi menjadi pengendali kekuasaan, keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam, perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek strategis berisiko lebih menguntungkan kelompok yang memiliki akses dan kekuatan modal daripada masyarakat luas.
Dampaknya dapat berupa kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, kebocoran anggaran, serta distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata.
Rakyat yang tinggal di sekitar kawasan tambang, misalnya, tidak otomatis menikmati kesejahteraan hanya karena wilayahnya menghasilkan kekayaan alam. Tanpa tata kelola yang adil, kekayaan tersebut justru dapat meninggalkan kerusakan lingkungan dan beban sosial bagi masyarakat setempat.
Karena itu, kemiskinan tidak selalu menjadi penyebab lemahnya peradaban. Dalam banyak keadaan, kemiskinan justru dapat menjadi akibat dari tata kelola yang buruk, korupsi, dan ketidakadilan yang berlangsung secara sistematis.
Ketiga, mematikan meritokrasi dan menghancurkan harapan generasi muda.
Peradaban membutuhkan keyakinan bahwa kerja keras, kecakapan, kejujuran, dan pengabdian merupakan jalan yang layak untuk mencapai kemajuan.
Namun, apa yang terjadi apabila generasi muda melihat bahwa jabatan lebih mudah diperoleh melalui kedekatan daripada kompetensi? Apa yang mereka pikirkan ketika integritas justru menjadi beban, sedangkan manipulasi dianggap sebagai jalan pintas menuju keberhasilan?
Jika keadaan seperti itu dibiarkan, masyarakat berisiko kehilangan penghargaan terhadap prestasi dan karakter.
Orang-orang yang berintegritas dapat kehilangan motivasi. Mereka yang memiliki kemampuan memilih menjauh dari ruang pengabdian. Sebagian lainnya mungkin tergoda mengikuti sistem yang sebenarnya mereka ketahui keliru.
Inilah salah satu bentuk kemunduran peradaban yang paling berbahaya: bukan sekadar hilangnya kekayaan, melainkan hilangnya keyakinan bahwa menjadi orang baik masih memiliki arti.
Meluruskan Arah Peradaban Bangsa
Jika persoalan bangsa hanya dipandang dari sudut pertumbuhan ekonomi, pembangunan akan cenderung diukur melalui angka investasi, panjang jalan, jumlah gedung, dan besarnya proyek fisik.
Semua itu penting. Namun, pembangunan fisik tidak akan cukup apabila tidak disertai pembangunan integritas, kepastian hukum, dan keadilan sosial.
Bangsa ini membutuhkan infrastruktur fisik sekaligus infrastruktur keadilan.
Ada beberapa langkah yang patut menjadi agenda serius.
Pertama, memperkuat integritas, transparansi, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Rekrutmen, promosi, pemeriksaan etik, dan penanganan dugaan pelanggaran harus dilaksanakan dengan standar yang jelas serta mekanisme pengawasan yang dapat dipercaya. Pengawasan internal perlu diperkuat dan pengawasan eksternal harus dijalankan secara efektif sesuai kewenangannya.
Putusan pengadilan yang menimbulkan pertanyaan publik harus dapat dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang transparan, bukan semata-mata dibela dengan alasan bahwa hakim memiliki kebebasan memutus.
Independensi hakim harus dilindungi, tetapi independensi tidak boleh disalahartikan sebagai kekebalan dari pertanggungjawaban etik.
Kedua, memastikan koruptor tidak menikmati hasil kejahatannya.
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penjatuhan pidana penjara. Penelusuran aset, pembuktian asal-usul kekayaan, pembayaran uang pengganti, dan pemulihan kerugian negara harus dilakukan secara efektif sesuai hukum yang berlaku.
Upaya memperkuat instrumen perampasan aset hasil tindak pidana perlu ditempatkan dalam kerangka yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tujuannya jelas: korupsi tidak boleh menjadi kejahatan yang tetap menguntungkan pelakunya setelah menjalani hukuman.
Ketiga, memberikan perlindungan nyata kepada pelapor dan saksi.
Warga yang berani mengungkap dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik jual beli hukum tidak boleh dibiarkan menghadapi ancaman, intimidasi, atau pembalasan sendirian.
Negara harus memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan identitas sesuai ketentuan, dan tindak lanjut yang profesional.
Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat akan memilih diam. Ketika semua orang takut berbicara, penyimpangan justru memperoleh ruang untuk tumbuh.
Keempat, membangun budaya hukum yang menempatkan kebenaran di atas kepentingan.
Reformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan. Ia juga membutuhkan perubahan cara berpikir dan budaya kelembagaan.
Aparat harus berani menolak intervensi. Pejabat harus bersedia mempertanggungjawabkan keputusan. Hakim harus menjaga independensi dan integritas. Masyarakat pun perlu berani mengawasi tanpa menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
Hukum harus menjadi tempat mencari keadilan, bukan alat untuk melindungi kepentingan kelompok.
Indonesia Emas Harus Berdiri di Atas Keadilan
Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya dimaknai sebagai ambisi menjadi negara berpendapatan tinggi atau kekuatan ekonomi dunia.
Kemajuan ekonomi memang penting. Namun, bangsa yang besar juga harus mampu memastikan bahwa kekuasaan tidak berada di atas hukum, bahwa hak warga negara dihormati, dan bahwa keadilan tidak bergantung pada isi dompet seseorang.
Seorang kuli bangunan dan seorang jenderal memang dapat memiliki kedudukan, tanggung jawab, serta perkara hukum yang berbeda. Akan tetapi, keduanya harus memperoleh perlindungan hukum yang setara dan diperlakukan berdasarkan aturan yang sama, tanpa diskriminasi ataupun keistimewaan yang tidak sah.
Itulah makna sesungguhnya dari negara hukum.
Peradaban besar tidak hanya lahir dari lumbung padi yang penuh, pabrik yang beroperasi, atau gedung pencakar langit yang menjulang. Peradaban besar lahir ketika kekuasaan dibatasi, kejujuran dihargai, dan keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki uang maupun pengaruh.
Karena itu, ukuran keberhasilan bangsa tidak cukup hanya dilihat dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya. Kita juga harus bertanya: seberapa tegak hukum ditegakkan, seberapa bersih kekuasaan dijalankan, dan seberapa besar rakyat percaya bahwa keadilan masih menjadi milik bersama.
Sebab, ketika hukum dapat diperjualbelikan, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu perkara atau satu generasi. Yang dipertaruhkan adalah masa depan peradaban bangsa itu sendiri.
Dan jika fondasi keadilan dibiarkan runtuh, semua gedung pencakar langit yang kita bangun hanyalah menara megah yang menunggu waktu untuk kehilangan maknanya.
