JogjaLims – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren penurunan.
Dua lembaga survei, Media Survei Nasional (Median) dan Poltracking Indonesia, sama-sama merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan masih adanya tingkat kepuasan publik, namun dengan angka yang relatif rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Median mencatat, sebanyak 56,2 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan hasil survei Median pada periode sebelumnya.
Dalam survei Oktober 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran masih mencapai 78 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 70 persen pada Mei 2026, dan kembali turun menjadi 56,2 persen dalam survei terbaru.
Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, tingkat kepuasan yang terekam dalam survei Median turun sekitar 21,8 poin persentase.
Survei terbaru Median dilakukan secara tatap muka di 38 provinsi pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026. Survei melibatkan 1.212 responden yang memiliki hak pilih, dengan margin of error sebesar 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Poltracking: Kepuasan terhadap Menteri 47 Persen
Gambaran serupa terlihat dalam survei Poltracking Indonesia, meskipun objek yang diukur berbeda. Poltracking mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri dan jajaran pejabat pemerintahan. Hasilnya, sebanyak 47 persen responden menyatakan puas.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa angka tersebut terdiri atas 5,5 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 41,5 persen yang menyatakan cukup puas.
Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas dan sangat tidak puas mencapai 41,8 persen. Survei nasional Poltracking dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jika angka puas dan tidak puas tersebut dibandingkan, selisihnya relatif tipis. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja jajaran pemerintahan berada dalam kondisi yang cukup terbelah.
Bukan Hanya Median
Tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditemukan Median juga disebut sejalan dengan hasil sejumlah survei yang telah dirilis sebelumnya.
Setidaknya tiga lembaga atau institusi survei lain, yakni Tempo Data Science, Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebelumnya juga mencatat adanya kecenderungan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.
Namun, masing-masing survei memiliki periode pengambilan data, metode, pertanyaan, sampel, dan objek pengukuran yang berbeda. Karena itu, angka dari satu lembaga tidak dapat begitu saja dibandingkan secara langsung dengan angka lembaga lainnya.
Yang lebih penting adalah melihat arah trennya.
Jika sejumlah survei independen dalam periode yang berdekatan sama-sama menunjukkan kecenderungan penurunan, maka fenomena tersebut layak menjadi perhatian pemerintah.
Sinyal bagi Pemerintah
Penurunan tingkat kepuasan publik tidak otomatis berarti mayoritas masyarakat menolak pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei Median masih menunjukkan 56,2 persen responden menyatakan puas, sementara Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap menteri dan pejabat pemerintahan sebesar 47 persen.
Namun, dibandingkan dengan angka kepuasan yang pernah mencapai 78 persen dalam survei Median Oktober 2025, perubahan tersebut menunjukkan adanya penurunan kepercayaan atau apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah yang patut dicermati.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa angka kepuasan turun, tetapi faktor apa yang menyebabkan penurunan tersebut.
Apakah berkaitan dengan kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kebijakan pemerintah, pelayanan publik, atau ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pemerintahan baru?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan sekaligus memperbaiki komunikasi publik.
Sebab, angka survei pada akhirnya bukan sekadar statistik. Ia merupakan salah satu cermin bagaimana masyarakat menilai hasil kerja pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Dan ketika beberapa survei mulai memperlihatkan arah yang sama, pemerintah tentu memiliki alasan untuk memberikan perhatian lebih serius.
