JogjaLima – Pembangunan gedung kantor Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, yang berlangsung sejak 2015 hingga 2020, menyisakan persoalan serius. Proyek yang seharusnya menjadi fasilitas pelayanan publik tersebut justru berakhir mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Persoalan ini kini memasuki ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan gedung kantor kalurahan tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial AI, MY, dan SM. Mereka terdiri atas mantan Lurah Karangasem, mantan Ulu-Ulu, serta seorang Dukuh Karangasem yang masih aktif menjabat. Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara tersebut mencapai Rp588.962.540.
Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban Dipersoalkan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penyidik adalah ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan bukti pertanggungjawaban pembangunan. Dari total realisasi anggaran sekitar Rp588,9 juta, nilai yang didukung bukti pertanggungjawaban sesuai kondisi sebenarnya disebut hanya sekitar Rp302,9 juta.
Sementara itu, sekitar Rp286 juta lainnya disebut tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Persoalan tersebut menjadi bagian dari konstruksi dugaan penyimpangan yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Persoalan Status Tanah Sultan Ground
Selain persoalan keuangan, pembangunan gedung kantor kalurahan tersebut juga disorot karena berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG). Menurut keterangan penyidik, pembangunan diduga dilakukan tanpa mengantongi izin pemanfaatan tanah dari pihak Kasultanan Yogyakarta.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan tanpa kepastian administrasi pemanfaatan tanah. Padahal, kepastian status dan legalitas pemanfaatan tanah merupakan salah satu aspek penting sebelum pemerintah melaksanakan pembangunan fasilitas publik.
Di Mana Fungsi Pengawasan Selama Proyek Berlangsung?
Ada persoalan yang lebih mendasar dari perkara ini.
Pembangunan berlangsung selama beberapa tahun anggaran, sejak 2015 hingga 2020. Artinya, terdapat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan secara bertahap.
Dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan fasilitas publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan. Ada mekanisme pengawasan dan pengendalian yang harus berjalan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan pekerjaan sesuai perencanaan.
Karena itu, kasus ini tidak cukup hanya dilihat dari siapa yang diduga bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran. Publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan pembangunan berjalan selama proyek berlangsung.
Apakah evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan setiap tahun anggaran? Bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban sebelum anggaran dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah kondisi fisik bangunan pernah diperiksa secara berkala? Dan mengapa pembangunan yang tidak selesai tersebut tidak segera mendapatkan tindakan korektif ketika masih berlangsung?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk menjelaskan apakah persoalan ini semata-mata merupakan dugaan penyimpangan oleh individu atau juga memperlihatkan kelemahan sistem pengendalian pemerintahan kalurahan.
Jangan Berhenti pada Penetapan Tersangka
Penetapan tiga tersangka tentu menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Namun, penyelesaian persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada proses pidana. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola pembangunan dan pengawasan keuangan kalurahan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai nasib bangunan yang telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Apakah bangunan masih dapat diselesaikan dan dimanfaatkan? Apakah diperlukan pembongkaran atau pembangunan ulang? Bagaimana penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah Sultan Ground?
Sebab, pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan hanya keuangan negara, melainkan juga masyarakat yang kehilangan hak atas fasilitas pelayanan publik yang seharusnya mereka nikmati.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dicairkan atau megahnya rencana yang disusun, tetapi dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
