Ada pemandangan yang semestinya membuat dada kita sesak. Di ruang sidang, tempat yang seharusnya menjadi ruang sakral bagi pencarian kebenaran dan penegakan keadilan, seorang penegak hukum masih mengenakan jubah kebesarannya, masih mengenakan atribut kedinasannya, tetapi perilakunya justru berpotensi meruntuhkan wibawa jabatan yang disandangnya.
Ia berswafoto bersama saksi pelapor maupun terdakwa dengan ekspresi penuh keakraban. Seolah tidak ada jarak antara pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut. Seolah-olah ruang persidangan tidak lagi menjadi tempat yang menuntut kesungguhan, kewibawaan, dan sikap profesional, melainkan ruang pertemuan biasa yang dapat diwarnai keakraban tanpa batas.
Saudaraku, persoalannya bukan semata-mata tentang swafoto. Ini menyangkut moralitas, integritas, dan profesionalisme. Ini tentang bagaimana seorang penegak hukum memahami kehormatan jabatan yang melekat pada dirinya.
JUBAH BUKAN SEKADAR PAKAIAN, MELAINKAN SIMBOL AMANAH
Jubah hakim dan atribut kedinasan seorang jaksa bukan sekadar pakaian atau perlengkapan profesi. Keduanya merupakan simbol kehormatan, tanggung jawab, sumpah, dan amanah.
Ketika seorang hakim mengenakan jubahnya atau seorang jaksa mengenakan atribut kedinasannya, sesungguhnya mereka sedang membawa tanggung jawab besar. Mereka bukan sedang memainkan sebuah peran, melainkan menjalankan kewenangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Karena itu, setiap perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar ruang persidangan, seharusnya mencerminkan kehormatan profesi.
Jangan sampai atribut kebesaran itu hanya menjadi simbol fisik, sementara nilai-nilai moral yang seharusnya menyertainya justru ditinggalkan.
HUKUM MEWAJIBKAN INDEPENDENSI DAN IMPARSIALITAS
Mari kita melihat persoalan ini dari perspektif hukum.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Ketentuan ini mengandung pesan bahwa hakim tidak boleh sekadar menjadi mesin pembaca dan penerap pasal. Hakim harus memiliki kepekaan moral, integritas, serta kesadaran terhadap rasa keadilan masyarakat.
Lantas, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap independensi peradilan dapat dipelihara apabila perilaku aparat yang berada dalam lingkungan peradilan justru menimbulkan kesan kedekatan yang tidak semestinya dengan pihak-pihak yang sedang berperkara?
Memang, sebuah foto tidak serta-merta membuktikan adanya keberpihakan. Namun, dalam dunia penegakan hukum, bukan hanya tindakan yang benar-benar memengaruhi putusan yang harus dihindari, melainkan juga perilaku yang secara wajar dapat menimbulkan persepsi ketidakberpihakan.
Di sinilah pentingnya menjaga bukan hanya independensi yang sesungguhnya, tetapi juga penampilan independensi di hadapan masyarakat.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kewenangan tersebut bukan milik pribadi seorang jaksa. Itu adalah kewenangan negara yang harus dijalankan berdasarkan hukum, integritas, dan tanggung jawab profesional.
Jaksa tidak boleh menggunakan kewenangan dan kedudukannya untuk membangun kedekatan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ataupun merusak kepercayaan masyarakat.
KODE ETIK BUKAN SEKADAR HIASAN ADMINISTRASI
Lebih tegas lagi, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa telah memberikan pedoman yang jelas.
Pasal 5 mengatur kewajiban jaksa untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya dengan integritas, profesionalitas, kemandirian, kejujuran, dan keadilan. Jaksa juga diwajibkan menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.
Artinya, profesionalisme seorang jaksa tidak cukup diukur dari kemampuannya menyusun dakwaan, menghadirkan saksi, atau membacakan tuntutan. Profesionalisme juga tercermin dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjaga batas-batas hubungan profesional.
Demikian pula Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.
Di dalam pedoman tersebut, hakim diwajibkan berperilaku adil, tidak memihak, serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
Bahkan, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang sedang berperkara, termasuk penuntut maupun saksi, memiliki posisi istimewa yang dapat memengaruhi hakim.
Pesannya sangat jelas: seorang penegak hukum harus menjaga jarak profesional dengan semua pihak yang terlibat dalam perkara.
Karena itu, apabila sebuah perilaku menimbulkan kesan kedekatan istimewa atau keberpihakan, persoalan tersebut patut mendapatkan pemeriksaan etik secara objektif. Bukan untuk menghakimi seseorang berdasarkan sebuah foto, tetapi untuk memastikan bahwa kehormatan profesi tetap terjaga.
Kode etik tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di lemari institusi. Kode etik harus hidup dalam setiap tindakan dan perilaku aparat penegak hukum.
KEADILAN BUKAN HANYA URUSAN PASAL, TETAPI JUGA MORAL
Di atas semua ketentuan hukum positif tersebut, ada landasan ideologis dan moral yang harus menjadi pegangan bangsa ini, yakni Pancasila, khususnya Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Keadilan bukan milik mereka yang dekat dengan jaksa. Bukan milik mereka yang memiliki hubungan istimewa dengan hakim. Bukan pula milik mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekayaan.
Keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa membedakan status sosial, kedudukan, maupun hubungan pribadi.
Dalam ajaran agama, prinsip tersebut bahkan ditegaskan secara lebih mendasar.
Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang-orang beriman agar menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, sekalipun keadilan itu harus ditegakkan terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat.
Ayat ini mengandung pesan moral yang sangat dalam bagi siapa pun yang diberi amanah menegakkan hukum.
Menegakkan keadilan memang tidak selalu mudah. Terkadang seseorang harus berani melawan kepentingannya sendiri, mengesampingkan kedekatan pribadi, bahkan mengambil keputusan yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang dikenalnya.
Namun, justru di situlah integritas seorang penegak hukum diuji.
Jika kedekatan pribadi lebih diutamakan daripada objektivitas, jika hubungan sosial lebih penting daripada profesionalisme, maka amanah penegakan keadilan sedang dipertaruhkan.
YANG ROBOH BUKAN HANYA WIBAWA INSTITUSI, TETAPI KEPERCAYAAN RAKYAT
Saudaraku, tembok keadilan tidak selalu roboh karena gempa atau bencana alam. Terkadang tembok itu runtuh perlahan-lahan akibat perilaku orang-orang yang seharusnya menjaga dan mempertahankannya.
Ketika penegak hukum kehilangan kepekaan moral, ketika profesionalisme dikalahkan oleh kedekatan pribadi, dan ketika kehormatan jabatan tidak lagi menjadi pertimbangan utama, yang sesungguhnya sedang runtuh bukan hanya wibawa gedung kejaksaan atau pengadilan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Kita tidak membenci institusinya. Justru karena mencintai institusi kejaksaan dan pengadilan, kita harus berani menyampaikan kritik.
Kritik bukanlah bentuk permusuhan. Kritik adalah bagian dari kepedulian agar institusi penegak hukum tetap berdiri tegak di atas prinsip keadilan dan kehormatan.
Kita ingin jaksa kembali memahami sumpah jabatannya. Kita ingin hakim kembali menjaga marwah dan independensinya. Kita ingin seluruh aparat penegak hukum menyadari bahwa jabatan bukanlah kehormatan pribadi yang bebas digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena jika penegak hukum kehilangan moralitas, lalu kepada siapa lagi rakyat harus mengadu?
Jika timbangan keadilan sudah miring, siapa yang akan meluruskannya?
Maka, membangun kembali tembok keadilan tidak cukup dengan mendirikan gedung baru, memperbarui fasilitas, atau mengganti atribut kedinasan. Yang jauh lebih penting adalah membangun kembali integritas, moralitas, dan profesionalisme orang-orang yang berada di dalamnya.
Kita membutuhkan jaksa yang mampu menjaga jarak profesional, hakim yang mampu menjaga independensi, dan seluruh penegak hukum yang lebih takut kepada Tuhan dan hukum daripada takut kehilangan kedekatan dengan siapa pun.
Sebab, keadilan tidak boleh berswafoto dengan ketidakadilan. Keadilan harus berdiri tegak, independen, dan bermartabat.
