JogjaLima.id – Ada sebuah pertanyaan menarik dari peristiwa persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Mengapa seorang advokat sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, memilih mengajukan pencabutan gugatan dan meninggalkan ruang persidangan ketika perkara yang diajukannya masih berjalan?Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Gugatan diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Denny menyampaikan bahwa pencabutan dilakukan karena pihak Kementerian Pendidikan sebagai tergugat tidak kunjung menghadirkan dokumen yang menurut penggugat menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut. Dokumen yang dipersoalkan antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, dan bukti enrollment. Denny menilai tanpa dokumen tersebut, proses persidangan tidak memberikan ruang pembuktian yang memadai. Namun, pihak Gibran justru keberatan atas pencabutan gugatan dan menginginkan persidangan dilanjutkan sampai ada putusan hakim.

Menggugat itu mudah, mempertahankan gugatan membutuhkan keberanian

Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya. Tetapi, mengajukan gugatan bukan sekadar menyampaikan tuduhan, membangun opini, atau memperdebatkan sesuatu di ruang publik. Gugatan adalah sebuah pernyataan hukum yang harus dipertanggungjawabkan melalui proses pembuktian.

Ketika seseorang memilih jalur pengadilan, sesungguhnya sedang menyerahkan argumentasi hukumnya untuk diuji oleh hakim. Di sana tidak cukup hanya dengan keyakinan bahwa dirinya benar. Harus ada alat bukti, argumentasi hukum, dan kemampuan mempertahankan dalil-dalil gugatan. Karena itu, muncul pertanyaan kritis: apakah pencabutan gugatan merupakan strategi hukum yang matang, atau justru menunjukkan ketidaksiapan menghadapi konsekuensi pembuktian?

Tentu, jawabannya tidak bisa ditentukan hanya dari satu peristiwa walk out. Tetapi publik berhak mempertanyakan konsistensi sikap seorang advokat yang sebelumnya membawa persoalan tersebut ke pengadilan.

Pengadilan bukan panggung untuk memilih kondisi yang menguntungkan

Ada prinsip penting dalam proses peradilan: para pihak harus menghormati mekanisme pembuktian dan kewenangan majelis hakim. Penggugat tidak bisa selalu mengharapkan persidangan berjalan sesuai dengan skenario atau strategi yang dikehendakinya. Sebaliknya, tergugat juga tidak boleh berlindung di balik formalitas apabila memang terdapat dokumen administratif yang relevan dan wajib dipertanggungjawabkan. Jika dokumen yang diminta penggugat memang merupakan bukti penting, persoalannya seharusnya diuji melalui mekanisme hukum acara yang tersedia.

Apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembuktian, kondisi itu semestinya menjadi bahan pertimbangan hakim. Bukan berarti penggugat harus serta-merta meninggalkan arena persidangan.  Justru di sinilah pentingnya keberanian menghadapi proses hukum sampai tuntas.

Pencabutan gugatan bukan persoalan sesederhana menarik surat

Ada aspek hukum acara yang tidak boleh diabaikan. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, ayat (1): Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban dan ayat (2): Apabila tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dikabulkan pengadilan apabila disetujui tergugat.

Dalam perkara ini, pihak tergugat dan tergugat II intervensi telah memberikan respons terhadap gugatan. Karena itu, pencabutan tidak otomatis mengakhiri perkara. Ada ketentuan persetujuan yang harus diperhatikan. Dengan demikian, keberatan pihak Gibran terhadap pencabutan tersebut bukan sekadar persoalan politik atau sikap emosional, melainkan juga memiliki relevansi dalam hukum acara PTUN.

Mental tempe atau justru strategi hukum?

Istilah mental tempe memang terdengar keras. Tetapi dalam konteks kritik publik, istilah itu dapat menjadi metafora untuk mempertanyakan keteguhan seseorang dalam mempertahankan sikap dan tanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat.

Namun, kita juga harus adil.  Mencabut gugatan bukan otomatis berarti pengecut. Dalam praktik peradilan, pencabutan dapat menjadi pilihan rasional apabila terdapat perubahan keadaan, pertimbangan hukum baru, atau strategi yang lebih efektif.

Persoalannya bukan semata-mata mencabut gugatan. Persoalannya adalah bagaimana seorang penggugat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut, terutama ketika perkara telah berjalan dan pihak lawan menginginkan pengujian sampai putusan.

Jika memang yakin ada persoalan hukum dalam penerbitan sebuah keputusan administrasi, mengapa tidak terus mendorong agar persoalan itu diuji melalui mekanisme pembuktian? Jika dokumen yang diminta tidak diberikan, bukankah hal itu justru dapat menjadi bagian dari argumentasi yang harus disampaikan kepada hakim? Jangan sampai pengadilan hanya dijadikan arena ketika keadaan menguntungkan, tetapi ditinggalkan ketika prosesnya tidak sesuai harapan.

Pelajaran bagi pencari keadilan

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi siapa pun yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Pertama, jangan membangun gugatan hanya berdasarkan keyakinan, tetapi bangunlah berdasarkan bukti. Kedua, jangan menjadikan pengadilan sebagai alat pembentuk opini publik. Pengadilan adalah tempat menguji kebenaran berdasarkan hukum dan alat bukti. Ketiga, seorang advokat harus memiliki konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan hukum kliennya, termasuk ketika menghadapi situasi persidangan yang tidak mudah. Keempat, keberanian hukum bukan diukur dari kerasnya pernyataan di hadapan media, melainkan dari kesediaan mempertanggungjawabkan dalil-dalil hukum di hadapan hakim.

Sikap Tergugat dan Gibran: Mengapa Justru Menolak Gugatan Dicabut?

Sikap pihak tergugat, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menarik untuk dicermati. Ketika Denny Indrayana mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan dokumen substantif yang diminta tidak kunjung dihadirkan, pihak kementerian justru menyatakan keberatan. Kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pencabutan harus mengikuti mekanisme hukum acara karena pihak tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan.

Sementara itu, sikap yang lebih tegas ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Tergugat II Intervensi. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Rullyandi dan Ridha Avisena, pihak Gibran secara terbuka menolak pencabutan gugatan. Mereka menghendaki agar persidangan tetap dilanjutkan sampai majelis hakim memberikan putusan.

Ada beberapa alasan yang disampaikan pihak Gibran. Pertama, menjaga harkat dan martabat. Kuasa hukum Gibran menyatakan bahwa mereka ingin menjaga harkat dan martabat kliennya sekaligus meluruskan persoalan yang berkembang di masyarakat. Kedua, memberikan kesempatan pembuktian. Pihak Gibran menyatakan telah menyiapkan dokumen pendidikan kliennya dan ingin menjelaskan persoalan tersebut melalui forum pengadilan, bukan membiarkannya terus menjadi polemik di ruang publik.

Ketiga, kepentingan umum dan kepastian hukum. Pihak Gibran berpandangan bahwa pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk menguji persoalan tersebut agar tidak terus berkembang menjadi bola liar. Kuasa hukum Gibran bahkan menilai tindakan penggugat mencabut gugatan setelah proses jawab-menjawab menunjukkan ketidakseriusan dalam menghormati proses peradilan. Sikap tersebut menarik karena pihak yang menjadi sasaran gugatan justru menghendaki agar perkara tetap diperiksa.

Sikap Majelis Hakim: Pengadilan Tidak Boleh Menjadi Arena yang Ditinggalkan Sepihak

Sikap majelis hakim juga patut mendapatkan perhatian. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan setelah tergugat memberikan jawaban harus mendapatkan persetujuan tergugat. Karena pihak tergugat dan tergugat intervensi menyatakan keberatan, permohonan pencabutan tidak dapat begitu saja dikabulkan.

Sebuah Ironi yang Layak Menjadi Pertanyaan Publik

Di sinilah letak ironi peristiwa tersebut. Penggugat ingin mencabut gugatan karena menilai dokumen dasar penerbitan surat keterangan tidak kunjung dihadirkan. Pihak tergugat keberatan terhadap pencabutan dengan alasan hukum acara. Gibran sebagai tergugat intervensi bahkan ingin persidangan dilanjutkan agar persoalan yang menyangkut dirinya dapat dijelaskan secara terbuka. Sementara majelis hakim menghendaki agar dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan dihadirkan.

Keempat sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar pertarungan opini antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat. Ini sudah menjadi persoalan mengenai bagaimana pengadilan menjalankan fungsi pembuktian dan memberikan kepastian hukum. Ada satu pertanyaan yang patut direnungkan:

Jika pihak yang digugat justru bersedia melanjutkan persidangan untuk membuktikan kebenaran, mengapa pihak yang menggugat memilih mengakhiri perjuangannya melalui pencabutan gugatan?

Tentu, alasan Denny mengenai tidak dihadirkannya dokumen tidak boleh diabaikan. Demikian pula, keberatan pihak Gibran untuk melanjutkan persidangan tidak otomatis membuktikan kebenaran seluruh dalilnya. Kebenaran tetap harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hakim.

Keberanian bukan sekadar berani menggugat

Dalam negara hukum, keberanian tidak berhenti ketika seseorang mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Keberanian justru diuji ketika dalil-dalilnya dibantah, alat buktinya dipersoalkan, argumentasinya diuji, dan dirinya harus mempertahankan apa yang telah dinyatakan dalam gugatan.

Pengadilan bukan tempat untuk mencari kemenangan berdasarkan keberpihakan. Pengadilan adalah tempat mempertaruhkan argumentasi dan bukti untuk menemukan kebenaran hukum. Sebab, menggugat membutuhkan keberanian. Namun, mempertahankan gugatan sampai kebenaran diuji membutuhkan integritas. Jangan sampai publik justru melihat sebuah ironi: begitu berani membawa persoalan ke pengadilan, tetapi memilih meninggalkan ruang pengadilan ketika proses pembuktian belum selesai.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *